Polemik Pilkades Insit Makin Panas, Muncul Pengakuan Mengejutkan

Ade menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih, bukan hanya berujung pada permintaan klarifikasi kepada dirinya.

Dia juga berharap pengakuannya mengenai dugaan tekanan saat klarifikasi dapat diperiksa secara objektif, termasuk memastikan bagaimana surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani.

DPMD Meranti Ungkap Hasil Klarifikasi, Ada KK Lama

Bukan Kaleng-Kaleng! Dua Anak Meranti Ikut Bawa SKO Riau Naik Podium Nasional

4 jam

Sementara itu, Penelaah Teknis Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Kepulauan Meranti, Aminullah, memberikan penjelasan berbeda mengenai persoalan tersebut.

Aminullah mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi, Ade mengaku tidak memahami sepenuhnya ketentuan teknis penggunaan hak pilih dalam Pilkades.

Namun, menurutnya, Ade sebenarnya mengetahui bahwa dirinya bukan lagi penduduk Desa Insit.

Menakar Wacana Provinsi Riau Pesisir: Perspektif Hukum, Potensi Maritim, dan Kesejahteraan Masyarakat

5 jam

“Setelah diklarifikasi, Ade mengaku tidak mengetahui teknis pemilihan. Tetapi dia memahami bahwa dirinya bukan lagi penduduk Desa Insit karena KTP dan KK sudah tercatat di Desa Mekong. Itu yang kemudian kami pertanyakan, mengapa tetap menggunakan hak pilih,” ujar Aminullah.

Aminullah kemudian meminta penjelasan kepada panitia mengenai alasan nama Ade masih tercantum dalam DPT.

Dari keterangan panitia, penyusunan daftar pemilih bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data tersebut menjadi bahan awal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai DPT.

Namun, Aminullah menegaskan bahwa data awal tidak boleh langsung dijadikan dasar penetapan pemilih tanpa melalui proses pemeriksaan.

“DP4 itu harus dicoklit. Artinya, petugas harus memastikan kembali apakah warga yang tercantum masih berdomisili di desa tersebut, sudah pindah, meninggal dunia, atau mengalami perubahan administrasi kependudukan,” jelasnya.

Menurut Aminullah, pihaknya juga mempertanyakan apakah petugas benar-benar telah mendatangi rumah orang tua Ade untuk melakukan pendataan.

Dari keterangan yang diterimanya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengaku sudah melakukan kunjungan.