Saat Pelalawan Bicara Keterbatasan Anggaran, Pemkab Meranti Bawa Semangat Kolaborasi
PELALAWAN – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Kondisi ini membuat kerja sama antardaerah semakin penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan yang digelar di Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turut menghadiri agenda tersebut melalui Asisten III Sekretariat Daerah, Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar.
Atan hadir bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan hubungan antardaerah di Provinsi Riau.
Menurut Atan, momentum hari jadi daerah tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Lebih dari itu, peringatan tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, sekaligus membuka peluang kerja sama pembangunan.
“Setiap daerah memiliki potensi sekaligus tantangan yang berbeda. Karena itu, kolaborasi sangat diperlukan agar berbagai persoalan pembangunan dapat dihadapi bersama dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Atan.
Ia menilai Kabupaten Pelalawan memiliki sejumlah pengalaman pembangunan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain, termasuk Kepulauan Meranti.
Sebaliknya, Meranti juga memiliki potensi dan pengalaman tersendiri yang dapat dikembangkan melalui kerja sama lintas daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan. Harapannya, hubungan baik yang sudah terjalin semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama konkret untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pelalawan Zukri dalam rapat paripurna tersebut mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah pada 2026.
Setelah memperhitungkan berbagai belanja wajib dan mengikat, kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan hanya tersisa sekitar Rp310 miliar.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif menentukan prioritas anggaran tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Meski ruang fiskal terbatas, Zukri menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti.
Ia memaparkan pertumbuhan ekonomi Pelalawan pada 2025 mencapai 4,96 persen. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,49 persen menjadi 7,24 persen.
Sejumlah program strategis juga terus didorong, mulai dari penguatan bantuan sosial, revitalisasi sekolah, perluasan jaminan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
