Akses Modal Usaha di Meranti Didorong hingga Pelosok Desa
JAKARTA – Pelaku usaha mikro, petani, nelayan hingga pedagang di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan semakin mudah memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan formal untuk mengembangkan usaha.
Upaya tersebut menjadi perhatian Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Forum nasional yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto itu membahas percepatan pemerataan layanan keuangan sebagai salah satu langkah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar menilai kemudahan memperoleh layanan keuangan menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan permodalan.
Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas dapat membuka peluang pengembangan usaha sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.
Pemkab Meranti, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga keuangan lainnya agar pelayanan dan pembiayaan formal semakin mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Namun, perluasan akses tersebut juga harus diimbangi peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta cara memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam laporannya kepada Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa TPAKD kini telah terbentuk di seluruh wilayah pemerintahan daerah di Indonesia.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Dia menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang melibatkan OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen, atau melewati target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.
Presiden Prabowo Subianto turut mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebagai langkah memperkuat pemerataan akses layanan keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya manfaat program tersebut bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengemudi transportasi daring hingga kalangan santri.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Rakornas bertema ‘Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia’ itu menjadi forum penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asmar didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Kepulauan Meranti Ira Selda Fitri, S.IP., MPA., serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti Sukri, S.E.
Rakornas juga dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
