Seluruh Fraksi DPRD Meranti Sepakat Lanjutkan Pembahasan Tiga Ranperda Pemkab
“Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Zulkenedi.
Fraksi PPP-Demokrat
Pandangan terakhir disampaikan Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP mewakili
Fraksi PPP+Demokrat
Fraksi memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPP+Demokrat juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 81,51 persen dan meminta pemerintah memperkuat strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.
Selain itu, fraksi meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik.
PPP+Demokrat juga mendukung pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menyetujui perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan regulasi terbaru.
Di akhir pandangannya, Fraksi PPP+Demokrat menyatakan seluruh Ranperda layak dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya dengan harapan menghasilkan regulasi yang implementatif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menyatakan menerima tiga Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan menjadi penyempurna substansi Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
