Simpang Panam Bersolek, Flyover Bernuansa Melayu Ditarget Mulai Dibangun 2027
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau memaparkan desain pembangunan Flyover Simpang Panam, Rabu (22/7/2026). Proyek ini disiapkan untuk mengurai kemacetan di kawasan perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar sekaligus menjadi ikon baru bernuansa Melayu.
Flyover tersebut dirancang memperlancar arus lalu lintas di simpang empat Jalan HR Soebrantas menuju Kabupaten Kampar serta jalur Garuda Sakti menuju Kubang Raya. Selama ini, Simpang Panam menjadi salah satu titik kemacetan terpadat, terutama pada jam sibuk.
Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, menjelaskan pola lalu lintas akan diatur agar pergerakan kendaraan lebih lancar dan aman setelah flyover beroperasi. Kendaraan dari Jalan HR Soebrantas menuju Kabupaten Kampar yang akan belok kiri dapat langsung melintas melalui jalur yang tersedia. Sementara kendaraan yang hendak berbelok ke kanan akan mengikuti rambu lalu lintas yang telah disiapkan.
Skema serupa juga diterapkan bagi kendaraan dari arah perbatasan Kampar menuju Garuda Sakti. Pengaturan itu diharapkan mampu mengurangi titik konflik kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Secara teknis, flyover memiliki panjang penanganan 644 meter dengan lebar 40 meter sesuai Penetapan Lokasi (Penlok) Provinsi Riau. Dimensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas serta rencana pengembangan kawasan di sekitar Simpang Panam.
Selain mengatasi kemacetan, flyover juga dirancang memiliki nilai estetika dengan menghadirkan ornamen khas Melayu. Menurut Yohanis, unsur budaya lokal akan menjadi identitas yang membedakan flyover tersebut.
“Flyover ini nantinya bisa menjadi ikon strategis di Riau. Kami berharap pihak kebudayaan dapat memberikan masukan terkait ornamen Melayu yang akan dibuat di flyover ini,” ujar Yohanis di Kantor Gubernur Riau.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan pembebasan lahan sebagai syarat dimulainya pembangunan. Ia menargetkan proses tersebut rampung paling lambat akhir 2026 sehingga konstruksi dapat dimulai pada 2027.
“Untuk pembebasan lahan akan kita tuntaskan, paling lama akhir tahun 2026. Kalau ada permasalahan, akan kita bahas langsung ke pusat untuk pengurusannya agar target tahun 2027 pembangunan sudah bisa dimulai,” kata SF Hariyanto.
Menutup kegiatan expose, SF Hariyanto mengapresiasi desain yang dipaparkan BPJN Riau dan berharap sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terus berlanjut.
“Harapan ke depannya, kolaborasi daerah dan pusat ini bisa untuk membangun Provinsi Riau lebih baik,” tutupnya. (mcr/ppos)
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
