Meranti Perkuat Benteng Karhutla, Larangan Bakar hingga Penegakan Hukum Dipertegas

MERANTI – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti direspons dengan langkah yang lebih tegas. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Meranti mengeluarkan maklumat bersama yang mengatur pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan apabila kebakaran terjadi.

Maklumat tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda yang dipimpin Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar di Aula Kantor Bupati, Rabu (2/9/2026). Rakor turut dihadiri Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kajari Ricky Makado, S.H., M.H., Kapolres AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., Pabung Bengkalis Mayor Inf. Rusli Dingoran, BPBD, camat dan perwakilan perusahaan sektor kayu serta sagu.

Asmar menegaskan, persoalan Karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah maupun aparat. Semua pihak yang memiliki, mengelola atau berada di sekitar kawasan rawan kebakaran harus ikut mengambil peran.

Bawa SKO Riau Juara di Malaysia, Yulnedi Tanjung Raih Penghargaan Pelatih Terbaik Kampar

1 jam

“Maklumat ini bukan sekadar dokumen, tetapi merupakan komitmen kita bersama dalam menjaga Kabupaten Kepulauan Meranti agar tetap aman dari Karhutla. Pencegahan dan penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kerja sama dan sinergi seluruh pihak,” ujar Asmar.

Dalam maklumat tersebut, pembakaran lahan untuk membuka kebun, land clearing, replanting maupun membersihkan sisa panen dilarang, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Pemilik lahan juga diwajibkan menjaga lahannya agar tidak menjadi sumber kebakaran.

Masyarakat yang menemukan titik api atau kepulan asap diminta segera melapor kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala desa/lurah atau Masyarakat Peduli Api (MPA). Pemadaman awal secara gotong royong juga didorong agar api tidak berkembang.

Bukan Sekadar Tangkap Kurir, Polres Bengkalis Sita Ruko Penampungan 65 Kg Sabu

2 jam

Kapolres Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menilai pengawasan harus diperkuat sampai ke tingkat desa. Pendataan pemilik lahan dinilai penting untuk mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran.

“Kita harapkan dari kecamatan maupun desa dapat bersama-sama menjaga lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua pemilik lahan perlu didata sehingga ke depannya kita lebih mudah mengetahui siapa pemilik lahan tersebut,” kata Gede Adi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi hotspot karena terdapat titik api yang tidak selalu terdeteksi.

“Di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak semua titik dapat terbaca oleh hotspot. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan teknologi. Peran masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, aparat dan seluruh elemen sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara langsung,” jelasnya.