DBH Migas 2027 Diproyeksi Merosot Drastis, Meranti Butuh Suntikan APBN
MERANTI – Ancaman penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) pada 2027 menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur strategis dan penyelesaian persoalan kawasan hutan serta gambut.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia berharap pertemuan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Asmar, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, serta menekan angka kemiskinan.
Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari sinkronisasi perencanaan hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.
“Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Asmar.
Infrastruktur Strategis Jadi Prioritas
Persoalan kawasan hutan dan gambut menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Kepulauan Meranti. Sebagian wilayah daerah tersebut masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung pembangunan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun.
Selain itu, Pemkab Meranti mengusulkan dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.
Usulan tersebut diharapkan mendapat dukungan anggaran dan masuk dalam perencanaan pembangunan 2027.
Asmar menilai pembangunan infrastruktur menjadi kunci memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi masyarakat.
Terlebih, Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, mulai dari migas, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, hingga timah yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
