DBH Migas 2027 Diproyeksi Merosot Drastis, Meranti Butuh Suntikan APBN

DPD RI Soroti Realisasi Program APBN

Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sewitri, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan program yang bersumber dari APBN.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting bagi DPD RI dalam menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Atlet Tinju Asal Meranti Harumkan Riau di Kejurnas, Raih Medali Perak

1 jam

Sewitri juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang dibiayai APBN.

Ia menilai perlu ada pengawasan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkendala dalam pelaksanaannya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.

YONTP Bakal Hadir di Meranti, Pemkab Siapkan Lahan 50 Hektare

1 jam

Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain realisasi program, akurasi data penerima manfaat juga menjadi sorotan, mulai dari beasiswa, bantuan sosial, hingga subsidi LPG dan BBM.

“Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan

Dalam kesempatan tersebut, Sewitri turut menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.

Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.

Karena itu, kebijakan penganggaran pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.**