DBH Migas 2027 Diproyeksi Merosot Drastis, Meranti Butuh Suntikan APBN
DBH Migas 2027 Diproyeksi Tinggal Rp9 Miliar
Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dengan luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan, Meranti menghadapi tantangan geografis sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera.
Kondisi tersebut berdampak pada konektivitas antarpulau, distribusi logistik, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian masih menjadi penopang ekonomi daerah. Komoditas kelapa dan sagu menjadi unggulan, didukung potensi kelautan serta pariwisata bahari.
Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, kemampuan keuangan daerah justru menghadapi tekanan.
Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan, penerimaan DBH migas Kepulauan Meranti pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar. Angka tersebut merosot tajam dibandingkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas Rp100 miliar.
Penurunan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Dari sisi indikator makro 2025, pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat sebesar 3,62 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, tingkat pengangguran terbuka 5,43 persen, dan rasio gini 0,274.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, meski masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Meranti memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Penanganan kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, penanganan stunting dilaksanakan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan, tercatat sebanyak 801 balita mengalami stunting.
Pemkab Meranti juga memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.
Pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending turut menjadi perhatian, terutama untuk sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
