DBH Migas 2027 Diproyeksi Merosot Drastis, Meranti Butuh Suntikan APBN
MERANTI – Ancaman penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) pada 2027 menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur strategis dan penyelesaian persoalan kawasan hutan serta gambut.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia berharap pertemuan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Asmar, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, serta menekan angka kemiskinan.
Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari sinkronisasi perencanaan hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.
“Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Asmar.
Infrastruktur Strategis Jadi Prioritas
Persoalan kawasan hutan dan gambut menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Kepulauan Meranti. Sebagian wilayah daerah tersebut masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung pembangunan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun.
Selain itu, Pemkab Meranti mengusulkan dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.
Usulan tersebut diharapkan mendapat dukungan anggaran dan masuk dalam perencanaan pembangunan 2027.
Asmar menilai pembangunan infrastruktur menjadi kunci memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi masyarakat.
Terlebih, Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, mulai dari migas, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, hingga timah yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DBH Migas 2027 Diproyeksi Tinggal Rp9 Miliar
Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dengan luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan, Meranti menghadapi tantangan geografis sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera.
Kondisi tersebut berdampak pada konektivitas antarpulau, distribusi logistik, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian masih menjadi penopang ekonomi daerah. Komoditas kelapa dan sagu menjadi unggulan, didukung potensi kelautan serta pariwisata bahari.
Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, kemampuan keuangan daerah justru menghadapi tekanan.
Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan, penerimaan DBH migas Kepulauan Meranti pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar. Angka tersebut merosot tajam dibandingkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas Rp100 miliar.
Penurunan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Dari sisi indikator makro 2025, pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat sebesar 3,62 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, tingkat pengangguran terbuka 5,43 persen, dan rasio gini 0,274.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, meski masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Meranti memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Penanganan kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, penanganan stunting dilaksanakan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan, tercatat sebanyak 801 balita mengalami stunting.
Pemkab Meranti juga memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.
Pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending turut menjadi perhatian, terutama untuk sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
DPD RI Soroti Realisasi Program APBN
Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sewitri, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan program yang bersumber dari APBN.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting bagi DPD RI dalam menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Sewitri juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang dibiayai APBN.
Ia menilai perlu ada pengawasan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkendala dalam pelaksanaannya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.
Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain realisasi program, akurasi data penerima manfaat juga menjadi sorotan, mulai dari beasiswa, bantuan sosial, hingga subsidi LPG dan BBM.
“Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan
Dalam kesempatan tersebut, Sewitri turut menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.
Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.
Karena itu, kebijakan penganggaran pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
