BPOM Soroti Peredaran Pangan Luar Negeri di Meranti, Pengawasan Perlu Diperkuat

MERANTI – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menyoroti peredaran pangan yang berasal dari luar negeri di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang merupakan salah satu wilayah perbatasan.

Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, mengatakan pangan dari luar negeri menjadi salah satu persoalan yang cukup menonjol berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pengawasan obat dan makanan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (8/10/2026).

Bukan Kaleng-Kaleng! Dua Anak Meranti Ikut Bawa SKO Riau Naik Podium Nasional

4 jam

“Kami memberikan apresiasi yang sangat baik kepada Pemerintah Kabupaten Meranti karena sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk dalam menangani peredaran produk. Dari pemetaan kerawanan, salah satu yang cukup menonjol adalah pangan dari luar negeri,” kata Sofiyani.

Menurut dia, pengawasan peredaran pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena selama permintaan masyarakat terhadap produk tersebut masih ada, potensi peredarannya juga akan tetap muncul.

Sofiyani mengatakan pengawasan obat dan makanan di daerah membutuhkan sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah. Program yang dijalankan BPOM sebagai unit pelaksana teknis pemerintah pusat, kata dia, perlu diselaraskan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah.

Menakar Wacana Provinsi Riau Pesisir: Perspektif Hukum, Potensi Maritim, dan Kesejahteraan Masyarakat

5 jam

“Sebagai unit pelaksana teknis, kami melaksanakan kebijakan pusat, termasuk regulasi terkait obat dan makanan serta pengawasannya. Namun, karena kami berada di daerah, program kami juga harus sejalan dengan program pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, BBPOM juga membahas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung pengawasan obat dan makanan di Kepulauan Meranti.

Sofiyani mengatakan pengelolaan, penyerapan, dan pertanggungjawaban anggaran perlu terus ditingkatkan agar dukungan anggaran serupa dapat diperoleh kembali pada tahun berikutnya.

“Tahun ini nilainya sekitar Rp400 juta. Mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah daerah, penyerapan yang baik dan pertanggungjawaban yang baik, tahun depan Meranti bisa memperoleh kembali,” katanya.

BBPOM juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkatkan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di daerah.

Sofiyani mengatakan sejumlah kegiatan telah dilakukan, termasuk pengawasan pangan industri rumah tangga pada tahap sebelum dan setelah produk beredar. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dokumen dan data pendukung.

“Sebetulnya beberapa kegiatan sudah dilakukan, seperti pengawasan pangan industri rumah tangga, baik pre-market maupun post-market. Namun, masih ada kekurangan pada dokumen dan data dukung yang diperlukan,” ujarnya.