Perjuangkan Pembangunan dan Infrastruktur Kepulauan Meranti, Bupati Asmar Temui Bappenas RI

Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan dukungan kebijakan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan sekitar 362 ribu hektar wilayah daratan Meranti belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Jayadi, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal program pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” kata Jayadi.

Minggu Kasih Polres Meranti, Warga Bungur Diajak Cegah Karhutla dan Jaga Pilkades Tetap Damai

10 jam

Ia menambahkan, selain pembangunan infrastruktur konektivitas, persoalan irigasi dan abrasi pantai juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

Atas sambutan positif tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera,” tutupnya.***

HUT HIMPAUDI ke-21, 300 Anak dari 9 Kecamatan Ikuti Lomba Art & Craft

13 jam