Perjuangan Meranti Dorong SBT Menemui Titik Terang di Pemerintah Pusat
Pembahasan berlangsung cukup dinamis. Perbedaan pandangan antarinstansi sempat membuat rapat berjalan alot dan diwarnai adu argumen. Namun, seluruh pihak akhirnya menemukan titik temu dan menyepakati materi yang akan menjadi dasar untuk tahapan berikutnya.
Setelah melalui pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, serta pemantapan konsep, para pemangku kepentingan menandatangani notulen bersama. Dokumen tersebut memuat kesepakatan seluruh pihak terhadap materi muatan yang dibahas dalam rapat.
Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, kesepakatan tersebut merupakan perkembangan penting dari perjuangan yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah sebelumnya telah membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyampaikan kondisi nyata masyarakat perbatasan.
Perjuangan tersebut antara lain dimulai melalui kunjungan Pemkab Kepulauan Meranti ke Kementerian Pekerja Migran Indonesia di Jakarta pada Mei 2025. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, pemerintah daerah menyampaikan kondisi masyarakat Meranti yang mempunyai hubungan ekonomi dan mobilitas yang kuat dengan Malaysia.
Komunikasi kemudian diperluas melalui sejumlah agenda bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memahami lebih jauh dinamika masyarakat perbatasan Meranti yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan Johor.
Dorongan serupa juga disampaikan dalam agenda Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) 2026 pada Juni lalu. Pemkab Meranti terus membawa karakteristik masyarakat perbatasan sebagai bagian penting dalam pembahasan kebijakan, termasuk gagasan SBT.
Pada Juli 2026, pembahasan kembali dilakukan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemkab Meranti kembali menekankan perlunya penataan mobilitas tenaga kerja perbatasan melalui mekanisme resmi yang memberikan kepastian dan perlindungan.
Pemkab Meranti juga membangun komunikasi dengan pihak CIDB (Construction Industry Development Board), lembaga pemerintah Malaysia yang mengatur dan mengembangkan sektor konstruksi. Kunjungan pihak CIDB ke Meranti menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi daerah, potensi tenaga kerja, dan peluang kerja sama.
Rangkaian pertemuan tersebut akhirnya membawa pembahasan SBT ke tingkat yang lebih konkret. Pemerintah daerah berharap kesepakatan yang dicapai di Jakarta tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat berlanjut hingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat diterapkan.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
