Pemkab Meranti Dorong Pembangunan Jembatan Strategis dan Status PKW Selatpanjang
PEKANBARU – Selain memperjuangkan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mendorong percepatan pembangunan sejumlah jembatan strategis yang dinilai menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah serta memperkuat konektivitas antarpulau.
Usulan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau di Pekanbaru, Selasa (21/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar mengungkapkan bahwa ambruknya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu pada 2024 hingga kini masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
“Sejak rubuhnya kedua jembatan tersebut kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Kami berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan dukungan percepatan pembangunan kembali kedua jembatan tersebut melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia,” kata Asmar.
Selain dua jembatan tersebut, Pemkab Meranti juga mengusulkan pembangunan Jembatan Bokor dan Jembatan Galang (Beting–Sokop) guna memperkuat akses antarwilayah di Pulau Rangsang.
Pemerintah daerah juga kembali mendorong percepatan pembangunan Jembatan Tanjung Buton–Lukit dan Jembatan Pulau Sumatera–Tebing Tinggi yang telah masuk dalam rancangan perubahan RTRW Provinsi Riau. Kedua proyek itu dinilai akan menjadi penghubung darat yang mampu mengubah pola konektivitas antara Pulau Sumatera dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Bupati Asmar juga mengusulkan agar Kota Selatpanjang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Menurutnya, status tersebut akan memperkuat posisi Selatpanjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan daya tarik investasi.
Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., menegaskan pihaknya siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dibutuhkan sebelum usulan diproses pemerintah pusat.
“Kami siap membantu pemerintah daerah menyiapkan seluruh data teknis sesuai kriteria yang ditetapkan. Nantinya seluruh usulan akan diverifikasi dan dinilai oleh pemerintah pusat. Namun perlu dipahami bahwa seluruh pembahasan hari ini masih berupa usulan, sehingga belum dapat dipastikan nilai anggarannya,” jelas Yohanis.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menilai dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan dapat dipercepat.
“Kami berharap usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga pembangunan jalan dan jembatan di daerah kami dapat dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M., berharap program Inpres Jalan Daerah (IJD) kembali dilanjutkan sehingga berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti dapat terealisasi secara bertahap.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Meranti berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga pembangunan jembatan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan penguatan peran Selatpanjang sebagai pusat pertumbuhan kawasan dapat segera diwujudkan.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
