Bupati Siak Tawarkan Solusi Karhutla ke Presiden Prabowo, Ini Usulannya
Pemantauan itu, lanjut Afni, juga dapat dilakukan secara digital. Ketika tinggi muka air tanah berada di bawah ambang aman, sistem dapat memberikan peringatan sehingga pemerintah segera mengambil tindakan, termasuk meminta penghulu kampung melakukan penyekatan kanal.
“Kalau warna merah ada di Dayun, saya sebagai bupati bisa langsung telepon penghulu. Wilayah bapak sudah warna merah, tolong segera sekat kanalnya supaya air tidak pergi ke mana-mana,” jelas Afni.
Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menunjukkan alternatif alat pemantau TMA yang lebih murah dan bisa dibuat masyarakat. Perangkat sederhana tersebut dapat dibuat menggunakan pipa paralon dan botol air mineral sebagai bandul dengan biaya sekitar Rp600 ribu.
“Manual tidak masalah. Tinggal kita tugaskan untuk dipantau secara rutin, terutama pada musim-musim kemarau,” ujarnya.
Afni menegaskan, pencegahan karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, imbauan, atau pengerahan pasukan ketika kebakaran sudah terjadi.
“Kalau pemadaman, mau berapa pun pasukannya dan apa pun alatnya, kalau gambut sudah terbakar, sudah berat. Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah,” ungkap Afni.
Karena itu, Afni meminta pemerintah pusat melihat pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis gambut (KHG), bukan semata berdasarkan jumlah hotspot. Menurut dia, dukungan dan program pemerintah pusat perlu memperhitungkan karakteristik satu kesatuan hidrologis karena pengelolaan gambut harus dilakukan sejak musim hujan, bukan baru ketika musim kemarau.
Afni juga mengingatkan agar persoalan karhutla tidak semata-mata diarahkan kepada perusahaan. Menurutnya, pencabutan izin secara serampangan berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kawasan tersebut kemudian masuk dalam klaim atau penguasaan masyarakat.
“Jangan sedikit-sedikit perusahaan. Mencabut izin perusahaan juga tidak boleh serampangan. Pagi dicabut izinnya, siang pasti sudah masuk klaim-klaim masyarakat. Itu bahaya, malah akan membuat karhutla semakin menyala-nyala tanpa ada penanggungjawab wilayahnya,” ujar Afni.
Terkait rencana Presiden membangun sumur di lokasi karhutla, Afni menilai konsep tersebut perlu dikaji kembali agar anggaran benar-benar efektif. Menurut dia, di sejumlah lokasi gambut, air sebenarnya relatif mudah ditemukan dengan menggali tanah.
Karena itu, pembangunan sumur permanen di setiap titik rawan belum tentu menjadi solusi paling efektif.
“Tidak perlu buat sumur permanen, karena solusi air di lahan gambut terbakar ada di bawahnya. Setiap wilayah gambut pasti ada airnya. Kalau buat sumur belum tentu disitu terjadi kebakaran berulang, kasihan anggarannya nanti sia-sia,” katanya.
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
