Bupati Asmar Perjuangkan Kepulauan Meranti Masuk dalam RUU Daerah Kepulauan

JAKARTA – Bupati AKBP (Purn) H Asmar berharap DPR RI memasukkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dalam kebijakan afirmatif pada Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Dalam audiensi bersama Panitia Khusus (Pansus) Daerah Kepulauan DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026), Asmar menegaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan biaya pembangunan, logistik, dan pelayanan dasar di Kepulauan Meranti jauh lebih tinggi dibanding daerah daratan.

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Pansus Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, dan dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS H Hendry Munief MBA, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin SPd MM, Staf Ahli Bupati Randolph SPi MSi, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Minggu Kasih Polres Meranti, Warga Bungur Diajak Cegah Karhutla dan Jaga Pilkades Tetap Damai

2 jam

Dikesempatan itu, Bupati Asmar memaparkan kondisi objektif Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau yang baru berusia 17 tahun. Wilayah tersebut berada di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura.

Kepulauan Meranti memiliki 12 pulau kecil yang terdiri atas lima pulau berpenghuni dan tujuh pulau tidak berpenghuni. Salah satunya, Pulau Rangsang, telah ditetapkan sebagai Pulau Kecil Terluar (PKT) sekaligus Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Menurut Asmar, kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat seluruh mobilitas masyarakat bergantung pada transportasi laut. Dampaknya, biaya logistik menjadi tinggi, pembangunan infrastruktur lebih mahal, akses terhadap pelayanan dasar terbatas, dan kesempatan kerja masih rendah.

HUT HIMPAUDI ke-21, 300 Anak dari 9 Kecamatan Ikuti Lomba Art & Craft

4 jam

Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 20,51 persen pada 2025. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Afirmasi 3TP Prioritas.

Di sisi fiskal, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.