Belanja Meranti Dipangkas Rp36,29 Miliar, PAN Warning Jangan Korbankan Jalan hingga Layanan Publik
Kenaikan pendapatan itu diapresiasi, tetapi PAN meminta pemerintah tidak hanya bergantung pada dana transfer. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diperlukan untuk memperbesar kemampuan fiskal Kepulauan Meranti.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah defisit anggaran sekitar Rp2.417.500.279,82.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sekitar Rp2.661.967.700,82 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
PAN meminta angka SiLPA benar-benar dipastikan riil, terukur dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehati-hatian dinilai penting agar penutupan defisit tidak justru menyisakan persoalan baru pada akhir tahun anggaran.
Fraksi PAN secara khusus mengingatkan pemerintah menghindari munculnya tunda bayar maupun penumpukan kewajiban yang kemudian membebani APBD tahun berikutnya.
Dengan sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin pendek, pemerintah juga diminta memperketat skala prioritas. Anggaran harus diarahkan kepada kegiatan yang realistis untuk diselesaikan dan memiliki manfaat nyata.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid.
Menurut Khalid, pandangan dan catatan yang disampaikan delapan fraksi menjadi bagian dari proses pendalaman terhadap perubahan postur keuangan daerah.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Pemkab Kepulauan Meranti sebelum Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan berikutnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
