Belanja Meranti Dipangkas Rp36,29 Miliar, PAN Warning Jangan Korbankan Jalan hingga Layanan Publik

MERANTI – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kepulauan Meranti memberi catatan serius terhadap pemangkasan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pengurangan anggaran itu diminta tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih, porsi belanja operasi masih mendominasi sekitar Rp930 miliar atau 82,5 persen, sementara belanja modal hanya berkisar Rp89 miliar atau 7,9 persen.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti Suzami, mengatakan rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara selektif. Belanja yang tidak produktif dan tidak mendesak dinilai lebih layak dievaluasi ketimbang memangkas anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Warga Tanjung Bunga Dilatih Bikin Amplang Udang, Peluang Cuan Terbuka

2 jam

“Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, pelabuhan yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, sanitasi yang baik, serta infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Suzami saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.

PAN menilai komposisi belanja tersebut perlu menjadi perhatian. Besarnya belanja operasi dibandingkan belanja modal membuat pemerintah daerah diminta mengevaluasi kembali pengeluaran yang tidak produktif, menunda kegiatan nonprioritas serta memperbesar anggaran yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pengurangan belanja sekitar Rp36,29 miliar juga tidak boleh mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Polisi Gerebek Rumah Warga di Kampar, Temukan Belasan Paket Sabu Siap Edar

5 jam

PAN meminta efisiensi lebih diarahkan kepada belanja operasional yang masih dapat ditekan, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap dijaga.

Di sisi pendapatan, Fraksi PAN mencatat pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18. Angka tersebut bertambah Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.