Permudah Akses ke Malaysia, Pemkab Meranti Gandeng Karimun Cari Jalan Keluar
MERANTI – Persoalan akses keberangkatan tenaga kerja asal Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Malaysia menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Komisi II DPRD Kabupaten Karimun. Isu tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Pembahasan itu berlangsung saat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karimun di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Rabu (29/7/2026) pagi.
Sekda didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran. Sementara rombongan DPRD Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin, bersama anggota Komisi II Sulistina, S.H., Aloysius, dan sejumlah staf pendamping.
Selain membahas penguatan keprotokolan, komunikasi pemerintahan, dan pengelolaan informasi publik, kedua daerah juga bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama terkait mobilitas masyarakat yang bekerja di negeri jiran.
Dalam kesempatan itu, Sudandri menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya mencarikan solusi agar masyarakat yang bekerja di Malaysia dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, langkah awal telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan melibatkan Kantor Imigrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Pelindo untuk membahas berbagai alternatif penyelesaian.
“Kita sudah mengadakan rapat, dan kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Sudandri.
Ia menilai, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan komunikasi yang terus terbangun, berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap.
“Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Hasanuddin, mengungkapkan bahwa persoalan akses keberangkatan pekerja menuju Malaysia juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun. Berkurangnya mobilitas penumpang membuat aktivitas transportasi laut mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Hal ini benar adanya. Putaran ekonomi saat ini menjadi lemah sehingga banyak feri yang tidak lagi beroperasi karena tidak mencukupi biaya operasional,” ungkapnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat hubungan ekonomi antara daerah-daerah perbatasan sangat bergantung pada kelancaran arus orang dan jasa. Karena itu, ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menghasilkan solusi yang mampu memberikan manfaat bagi kedua wilayah.
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antardaerah dalam menyikapi persoalan lintas wilayah. Harapannya, kemudahan akses bagi masyarakat yang bekerja di Malaysia dapat segera terwujud, sehingga mobilitas warga kembali lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kabupaten Karimun.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
