Kepulauan Meranti Tak Berhenti Perjuangkan SBT, Kesepakatan Pusat Jadi Babak Baru

JAKARTA – Gagasan Special Border Treatment (SBT) yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kini memasuki tahapan penting. Setelah melalui rangkaian komunikasi dan pembahasan dengan berbagai kementerian, lembaga serta pihak terkait, pemerintah pusat dan daerah akhirnya menyepakati langkah lanjutan penyusunan skema khusus bagi masyarakat perbatasan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut penyusunan skema SBT di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Rapat itu menjadi salah satu titik penting dari perjalanan panjang Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah.

Dijanjikan Utang Miliaran Lunas, Saksi Dugaan Korupsi di Meranti Malah Kehilangan Rp70 Juta

3 jam

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin SM MM mengatakan, kebutuhan terhadap kebijakan khusus tersebut berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Meranti yang sejak lama memiliki hubungan lintas batas dengan Malaysia.

Bersama Kabupaten Karimun, Meranti memiliki keterikatan sosial, ekonomi, geografis dan historis dengan semenanjung Malaysia. Hubungan tersebut membuat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas batas menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian masyarakat.

Namun, pola mobilitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga menyimpan persoalan. Sebagian masyarakat yang bekerja di Malaysia diketahui menggunakan visa kunjungan wisata.

BMKG Prediksi Hujan Lebat di 7 Wilayah Riau, Potensi Terjadi dari Pagi hingga Malam

5 jam

Persoalan tersebut kemudian menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong hadirnya mekanisme yang lebih tertib. Masyarakat yang bekerja di luar negeri perlu memperoleh jalur legal sehingga aspek keamanan, administrasi dan perlindungan pekerja dapat berjalan beriringan.

“Special Border Treatment bukan semata-mata mengenai kemudahan perlintasan, tetapi bagaimana masyarakat kami di daerah sebagai pekerja lintas batas dapat ditata secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kedua negara,” ujar Muzamil.