Bupati Siak Tawarkan Solusi Karhutla ke Presiden Prabowo, Ini Usulannya
SIAK – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan sejumlah usulan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut mencakup penguatan pencegahan di tingkat kampung, pemantauan tinggi muka air tanah (TMA) di kawasan gambut, hingga kebutuhan tenaga ahli pengelolaan tata air gambut di setiap kecamatan rawan.
Afni yang pernah menjadi Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu memiliki pengalaman dalam penanganan persoalan karhutla. Dia juga menyebut dirinya dan warga Riau merupakan korban bencana asap yang berlangsung selama puluhan tahun.
“Anak saya juga korban Karhutla, terkena asma akut dampak asap secara berulang. Ini adalah bencana akibat perbuatan manusia dan seharusnya bisa dicegah,” ungkap Afni, Sabtu (3/10/2026).
Afni mengatakan, pertanyaan Presiden kepada para pakar saat dikumpulkan di Istana Negara sebelumnya menjadi perhatiannya. Dengan latar belakang riset disertasi S3 dan kajian yang selama ini dilakukannya mengenai karhutla, dia mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman di lapangan.
Pertanyaan pertama adalah apakah kawasan hutan bisa dibebaskan dari karhutla. Menurut Afni, hal itu bisa dilakukan, tetapi persoalan di bagian hulu harus lebih dulu diselesaikan. Salah satunya terkait kawasan hutan produksi yang masih banyak bersinggungan dengan lahan garapan masyarakat.
Menurut dia, kebijakan penanganan karhutla tidak cukup hanya dibuat di tingkat pemerintah pusat. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja kolaboratif hingga tingkat kampung dan desa.
“Jangan selesai hanya dengan kebijakan di ranah elite. Kebijakan itu harus lahir sampai ke tingkat kampung. Kami rakyat Siak ingin langit biru, dan itu sangat bisa diwujudkan jika masalah hulunya diselesaikan. Seluruh perusahaan yang berada di wilayah gambut pastikan segera temu gelang. Yang paling sulit menjaga gambut pada lahan masyarakat, karena itu jika di lahan berkonflik lebih baik segera diselesaikan melalui TORA ataupun Perhutanan Sosial,” ujarnya.
Pertanyaan kedua, apakah gambut di kawasan hutan bisa tidak terbakar. Afni menjawab bisa, dengan syarat kondisi gambut tetap basah.
Salah satu caranya, kata dia, dengan memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah (TMA). Alat tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi gambut secara berkala sehingga potensi kekeringan bisa diketahui lebih awal.
Afni menjelaskan, satu alat pemantau TMA memiliki radius pemantauan sekitar 25 kilometer. Dengan luas kawasan hutan Siak yang disebutnya sekitar 400 ribu hektare, dibutuhkan sekitar 167 hingga 169 titik pemantauan agar pemantauan lebih merata.
Pemantauan itu, lanjut Afni, juga dapat dilakukan secara digital. Ketika tinggi muka air tanah berada di bawah ambang aman, sistem dapat memberikan peringatan sehingga pemerintah segera mengambil tindakan, termasuk meminta penghulu kampung melakukan penyekatan kanal.
“Kalau warna merah ada di Dayun, saya sebagai bupati bisa langsung telepon penghulu. Wilayah bapak sudah warna merah, tolong segera sekat kanalnya supaya air tidak pergi ke mana-mana,” jelas Afni.
Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menunjukkan alternatif alat pemantau TMA yang lebih murah dan bisa dibuat masyarakat. Perangkat sederhana tersebut dapat dibuat menggunakan pipa paralon dan botol air mineral sebagai bandul dengan biaya sekitar Rp600 ribu.
“Manual tidak masalah. Tinggal kita tugaskan untuk dipantau secara rutin, terutama pada musim-musim kemarau,” ujarnya.
Afni menegaskan, pencegahan karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, imbauan, atau pengerahan pasukan ketika kebakaran sudah terjadi.
“Kalau pemadaman, mau berapa pun pasukannya dan apa pun alatnya, kalau gambut sudah terbakar, sudah berat. Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah,” ungkap Afni.
Karena itu, Afni meminta pemerintah pusat melihat pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis gambut (KHG), bukan semata berdasarkan jumlah hotspot. Menurut dia, dukungan dan program pemerintah pusat perlu memperhitungkan karakteristik satu kesatuan hidrologis karena pengelolaan gambut harus dilakukan sejak musim hujan, bukan baru ketika musim kemarau.
Afni juga mengingatkan agar persoalan karhutla tidak semata-mata diarahkan kepada perusahaan. Menurutnya, pencabutan izin secara serampangan berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kawasan tersebut kemudian masuk dalam klaim atau penguasaan masyarakat.
“Jangan sedikit-sedikit perusahaan. Mencabut izin perusahaan juga tidak boleh serampangan. Pagi dicabut izinnya, siang pasti sudah masuk klaim-klaim masyarakat. Itu bahaya, malah akan membuat karhutla semakin menyala-nyala tanpa ada penanggungjawab wilayahnya,” ujar Afni.
Terkait rencana Presiden membangun sumur di lokasi karhutla, Afni menilai konsep tersebut perlu dikaji kembali agar anggaran benar-benar efektif. Menurut dia, di sejumlah lokasi gambut, air sebenarnya relatif mudah ditemukan dengan menggali tanah.
Karena itu, pembangunan sumur permanen di setiap titik rawan belum tentu menjadi solusi paling efektif.
“Tidak perlu buat sumur permanen, karena solusi air di lahan gambut terbakar ada di bawahnya. Setiap wilayah gambut pasti ada airnya. Kalau buat sumur belum tentu disitu terjadi kebakaran berulang, kasihan anggarannya nanti sia-sia,” katanya.
Sebagai alternatif, Afni mengusulkan setiap kecamatan memiliki ahli water management atau pengelolaan tata air gambut. Tenaga tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembukaan lahan gambut.
“Kalau perlu ada satu ahli water management di satu kecamatan. Siapa pun yang mau buka lahan di lahan gambut harus mendapat rekomendasi ahli water management,” ucap Afni.
Afni juga mengatakan kondisi ekologis Riau telah berubah akibat perkembangan perkebunan, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Karena itu, tata kelola air juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada saat ini.
Dia berharap gagasan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat pencegahan karhutla.
“Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan,” ujarnya.
Afni menegaskan masyarakat Siak menginginkan langit biru. Menurut dia, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat bekerja bersama hingga tingkat paling bawah.
“Semoga saja disimak oleh Istana,” harap Afni. (mcr)
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
