Abrasi Gerus Pulau Rangsang, Eco-Breakwater Berbasis Limbah PLTU Jadi Harapan Baru Meranti
MERANTI – Ancaman abrasi yang terus menggerus pesisir Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendorong pemerintah daerah mencari solusi inovatif. Teknologi eco-breakwater berbasis geopolimer dengan memanfaatkan limbah pembakaran PLTU kini menjadi salah satu alternatif yang tengah dikaji untuk melindungi kawasan pesisir.
Inovasi tersebut dibahas dalam pertemuan Tim Survei Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau bersama Pemkab Kepulauan Meranti di Ruang Melati Kantor Bupati, Senin (26/10/2026). Pertemuan itu membahas pengumpulan data abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir sekaligus menjajaki penerapan teknologi perlindungan pantai yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., hadir mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar. Turut hadir Anggota Komisi II DPRD Meranti Sopandi, S.Sos., serta sejumlah perangkat daerah terkait, BPBD, PUPR, Bappedalitbang, Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup, Bagian Pengelolaan Perbatasan, dan Camat Rangsang Pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Lukman Hakim Nasution, S.T., M.T., memaparkan inovasi beton serat berbasis geopolimer yang dirancang untuk meredam energi gelombang sekaligus memperkuat kawasan pesisir dan daerah aliran sungai.
Menurut Lukman, teknologi *eco-breakwater* tidak sekadar berfungsi sebagai penghalang gelombang, tetapi dirancang untuk mengurangi energi benturan sebelum mencapai kawasan yang dilindungi.
“Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur,” kata Lukman.
Berdasarkan simulasi, konfigurasi material tersebut berpotensi meredam sekitar 50 hingga 70 persen gaya benturan gelombang. Meski demikian, angka itu masih berupa hasil simulasi dan membutuhkan pengujian serta kajian lanjutan sebelum diterapkan secara luas.
Material konstruksi ini memanfaatkan fly ash dan bottom ash atau limbah pembakaran PLTU yang diolah melalui sistem geopolimer dengan aktivator tertentu. Selain dirancang cepat mengeras, material tersebut juga dikembangkan agar tahan terhadap air dan kadar garam, dengan ukuran serta kekuatan yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokasi.
Tim BRIDA kini menyiapkan sekitar 100 batang material berukuran panjang dua meter dan berdiameter sekitar enam inci untuk mendukung perlindungan kawasan mangrove. Sistem pemasangannya dirancang modular sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kedalaman lumpur.
“Kalau kedalaman lumpurnya berbeda, material ini bisa dibuat dengan sistem sambungan. Jadi tidak harus dibuat dalam satu ukuran yang sangat panjang,” jelasnya.
Perlindungan pesisir juga direncanakan mengombinasikan struktur buatan dengan penanaman mangrove di belakang pemecah gelombang. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan pantai sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir.
Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, S.Sos., menilai inovasi tersebut menjadi harapan baru di tengah abrasi yang telah berlangsung lama. Ia menyebut sejumlah upaya sebelumnya belum memberikan hasil maksimal, termasuk penanaman mangrove di Rangsang Barat pada 2017 yang menggunakan struktur cincin beton, tetapi kemudian rusak dihantam gelombang Selat Malaka.
“Karena itu, dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Dr. Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater,” ujar Sopandi.
Menurutnya, ancaman abrasi tidak hanya terjadi di Rangsang Barat, tetapi juga meluas ke kawasan Selat Air Hitam, Selat Beting, dan sejumlah wilayah pesisir lainnya. Data dalam pertemuan menyebutkan laju abrasi di beberapa kawasan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Rangsang mencapai hampir 40 meter per tahun.
“Pulau Rangsang merupakan salah satu garda terdepan kehidupan masyarakat di Kepulauan Meranti. Karena itu, persoalan abrasi ini harus ditangani secara serius,” katanya.
Abrasi yang terus berlangsung berpotensi mengancam permukiman, perkebunan, lahan pertanian, kawasan mangrove, hingga sumber penghidupan masyarakat. Padahal, Pulau Rangsang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui komoditas sagu, padi, kelapa, dan kopi.
Sementara itu, Sekda H. Sudandri Jauzah menegaskan penanganan abrasi membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala utama mengingat luasnya kawasan pesisir yang harus dilindungi.
“Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar persoalan abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil,” ujar Sudandri.
Ia menyambut baik kajian BRIDA sebagai langkah penting dalam memperkuat dasar ilmiah penanganan abrasi. Data yang akurat dinilai diperlukan untuk menentukan kawasan prioritas sekaligus menjadi bahan pengajuan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pusat.
Tim juga mengusulkan pemetaan pesisir menggunakan drone guna mendokumentasikan perubahan garis pantai dan mengidentifikasi titik-titik paling rentan terhadap abrasi.
Selain penguatan data, pertemuan tersebut membuka peluang kerja sama dengan PLTU dan PLN Nusantara Power untuk penyediaan bahan baku. Pemanfaatan fly ash dan bottom ash diharapkan dapat menghasilkan material konstruksi yang lebih ekonomis sekaligus memberikan nilai tambah terhadap limbah pembakaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan dan persyaratan teknis.
Lukman berharap Pemkab Meranti dapat membentuk kelompok kerja untuk menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut. Jika pasokan bahan baku tersedia, pengolahan material diharapkan dapat dilakukan langsung di Meranti dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Kalau bahan utamanya bisa disuplai, pengolahannya kita harapkan dapat dilakukan di sini. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga teknologi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Penerapan eco-breakwater masih membutuhkan kajian teknis lanjutan, mulai dari karakteristik gelombang, kondisi tanah, tingkat abrasi, desain struktur, kekuatan material, hingga pola pemasangan. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan program perlindungan pesisir yang terukur dan berkelanjutan.
Bagi Kepulauan Meranti, abrasi bukan sekadar persoalan hilangnya daratan, tetapi juga menyangkut keselamatan permukiman, keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan, kelestarian mangrove, serta masa depan masyarakat pesisir.
Teknologi eco-breakwater berbasis geopolimer kini menjadi salah satu opsi yang diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada hasil penelitian, kesesuaian kondisi lapangan, dukungan pendanaan, serta kolaborasi seluruh pihak terkait.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
