Wabup Muzamil Bidik Program Perbatasan, Infrastruktur Jadi Prioritas

MERANTI – Kawasan perbatasan Kepulauan Meranti kembali menjadi perhatian Pemkab Meranti. Pemerintah daerah mulai mematangkan program pembangunan yang akan diusulkan dalam Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027-2029, dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas sebagai salah satu prioritas.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menegaskan posisi Meranti sebagai daerah perbatasan harus dimanfaatkan untuk membuka akses dukungan pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan PKPN 2027-2029 di Aula Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Senin (14/9).

Pengembangan Berantai, Tiga Pengedar Ekstasi Dibekuk Polisi di Tiga Lokasi

1 jam

Muzamil meminta usulan program perbatasan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki lokasi, sasaran dan kebutuhan yang jelas sehingga mudah diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan anggaran.

“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.

Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama kawasan perbatasan. Konektivitas yang belum optimal berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Keluarga Pilih Ikhlas atas Meninggalnya MA, Minta Semua Pihak Hormati Sikap Ahli Waris

2 jam

‘Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.

Karena itu, Muzamil meminta OPD menyusun program perbatasan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Intervensi pembangunan juga harus dievaluasi untuk memastikan anggaran yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.

Muzamil juga mendorong OPD menangkap peluang program pemerintah pusat untuk kawasan perbatasan. Salah satunya dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencapai 967 unit untuk Kepulauan Meranti.