Transfer Rp889 Miliar Masih Dominasi Pendapatan Meranti, PKB Plus PSI Ingatkan Konektivitas Antarpulau

MERANTI – Pendapatan transfer sekitar Rp889 miliar masih menjadi penopang terbesar keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran Rp224 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi PKB Plus PSI DPRD Kepulauan Meranti.

Juru Bicara Fraksi PKB Plus PSI H. Idris, M.Si. mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD secara terukur, inovatif dan tidak membebani ekonomi masyarakat kecil.

Polisi di Meranti Ini Bikin Gebrakan, Ratusan Warga Didaftarkan Perlinsos

12 jam

Di sisi belanja, APBD-P 2026 berada di kisaran Rp1,126 triliun, terdiri antara lain dari belanja operasi sekitar Rp930 miliar, belanja modal sekitar Rp89 miliar, belanja tidak terduga sekitar Rp500 juta, serta belanja transfer sekitar Rp104 miliar.

PKB Plus PSI meminta rasionalisasi tidak mengorbankan pelayanan dasar maupun pembangunan konektivitas wilayah kepulauan.

“Rasionalisasi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik mendasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur konektivitas antar pulau yang sangat dibutuhkan warga kita,” kata H. Idris dalam paripurna DPRD, Minggu (27/9/2026) malam.

KLH Ungkap Kunci Mengatasi Sampah di Kepulauan Meranti

15 jam

Belanja modal sekitar Rp89 miliar diminta difokuskan pada pembangunan infrastruktur mendesak yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

PKB Plus PSI juga mencermati defisit lebih dari Rp2,4 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan lebih dari Rp2,6 miliar dari SiLPA.

Pelaksanaan anggaran pada sisa 2026 diminta disiplin dan tepat waktu agar program dapat diselesaikan serta SiLPA pada akhir tahun terkendali.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan pandangan umum fraksi menjadi tahapan penting untuk mendalami Ranperda Perubahan APBD.

“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” ujar Khalid.**