Pesisir Pos

Cerdas Membaca Realitas

KLH Ungkap Kunci Mengatasi Sampah di Kepulauan Meranti

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gogok Darussalam bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (15/10/2026).

MERANTI – Mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan berteknologi tinggi. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tanpa pemilahan justru menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus dibenahi.

Hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gogok Darussalam bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (15/10/2026).

Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar menegaskan daerah kepulauan seperti Meranti perlu membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Langkah awalnya bukan langsung memilih mesin pengolah sampah, melainkan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui pemilahan sejak dari rumah tangga.

“Kami berharap di sini dapat menyelesaikan pengolahan sampahnya secara mandiri. Untuk mengurangi timbunan sampah, harus mulai melakukan pengolahan sampah dari rumah tangga masing-masing,” jelas Vinda.

Menurutnya, pemisahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Sampah organik bisa diolah di tingkat rumah tangga, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

Namun, upaya tersebut harus didukung perencanaan yang jelas. Karena itu, Vinda meminta pemerintah daerah segera menyiapkan rencana induk pengelolaan sampah sebagai pedoman penanganan jangka panjang.

“Kalau tidak ada rencana induk pengelolaan sampah, persoalan sampah akan seperti ini lagi. Karena itu, rencana induk ini penting untuk disusun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Sampah KLH Dra. Melda Mardalina, M.Sc., mengungkapkan pemerintah pusat akan melakukan kajian untuk menentukan teknologi pengolahan yang paling sesuai diterapkan di Kepulauan Meranti.

Menurutnya, terdapat berbagai pilihan teknologi yang dapat dipertimbangkan. Namun, setiap teknologi memiliki kebutuhan dan konsekuensi yang harus diperhitungkan sebelum diterapkan.

“Masih banyak teknologi lain selain pirolisis. Kita akan buat kajian yang detail, apa yang cocok di Kabupaten Meranti,” katanya.

Melda menjelaskan, komposisi sampah organik yang mencapai sekitar 50 persen menjadi alasan pentingnya pengolahan sejak dari sumber.

Jika sampah sisa makanan dan bahan organik lainnya dapat ditangani lebih awal, volume sampah yang harus diangkut menuju TPA berpotensi berkurang secara signifikan.

“Yang harus dilakukan pertama kali adalah memilah sampah. Sampah organik sekitar 50 persen dan sebagian besar berasal dari rumah tangga, terutama sisa makanan. Ini dulu yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemilihan teknologi tidak boleh justru menciptakan persoalan baru, terutama menyangkut biaya operasional dan kemampuan pemerintah daerah.

“Supaya tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak memberatkan pemerintah daerah,” katanya.

Anggota Komisi XII DPR RI Iyet Bustami turut menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan sampah.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengangkutan dan penumpukan sampah di TPA tanpa melakukan pengurangan sejak dari sumber.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya terlebih dahulu. Jika sampah organik dapat dikelola sejak dari rumah tangga, setidaknya kita sudah berupaya mengurangi sekitar 50 persen persoalan sampah,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima Wakil Bupati Kepulauan Meranti M. Muzamil Baharudin bersama Sekretaris Daerah, anggota DPRD Hj. Ismiatun dan H. Idris, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Peninjauan ini menjadi langkah awal penyusunan solusi pengelolaan sampah di Meranti. Pemerintah pusat masih akan mengkaji pilihan teknologi, sementara pemerintah daerah didorong memperkuat perencanaan dan pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga.

Dengan demikian, penanganan sampah di Meranti diharapkan tidak lagi bertumpu pada penumpukan di TPA, tetapi beralih menuju sistem pengelolaan yang lebih terencana dan berkelanjutan.**

Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari