Tambang Belum Aktif, PT Timah Tetap Bicara Soal Manfaat untuk Warga Meranti

MERANTI – Meski aktivitas operasi PT Timah Tbk di Kepulauan Meranti belum kembali berjalan, perusahaan memastikan komitmen terhadap masyarakat tetap menjadi perhatian. Hal itu mengemuka dalam FGD Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Timah Tbk yang digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026).

Division Head Kundur Area PT Timah Tbk, Ronanta, menjelaskan bahwa perusahaan sebelumnya telah melakukan eksploitasi melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Meranti. Namun, kegiatan operasi belum kembali dilakukan karena kendala teknis berupa tingginya lapisan tanah penutup atau overburden.

Meski demikian, PT Timah tetap memperpanjang IUP tersebut untuk sepuluh tahun ke depan. Menurut Ronanta, kondisi itu sekaligus membuat tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat melalui program pemberdayaan tetap berjalan.

Bawa SKO Riau Juara di Malaysia, Yulnedi Tanjung Raih Penghargaan Pelatih Terbaik Kampar

2 jam

“Program yang dilakukan oleh PT Timah ini bukan hanya sekedar menyatakan di atas kertas bagus, tetapi juga harus diaplikasikan, terutama di lingkungan operasional,” ujarnya.

“Namun, kita tetap memperpanjang IUP-nya selama sepuluh tahun kedepan. Tentu hal ini kami memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program RIPPM tersebut,” imbuhnya.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyambut komitmen tersebut dan meminta penyusunan RIPPM dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menilai program pemberdayaan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan warga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Bukan Sekadar Tangkap Kurir, Polres Bengkalis Sita Ruko Penampungan 65 Kg Sabu

3 jam

“Kita ingin penguatan di berbagai sektor nyata, seperti pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan warga, pengembangan ekonomi produktif, dukungan sektor perikanan dan pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta program yang mendukung kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau, Wan Saiful Effendi, AP., M.Si, juga menilai forum tersebut penting untuk memastikan program disusun berdasarkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

“Menurut kami forum seperti ini sangat penting untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan,” ungkapnya.

Ia menekankan RIPPM harus menjadi instrumen yang menghasilkan manfaat nyata dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi lokal seperti perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan serta pendidikan.

FGD tersebut menjadi ruang bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk menyatukan kebutuhan serta arah program pemberdayaan agar keberadaan PT Timah Tbk dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Meranti.**