Sensus Ekonomi 2026 Jadi Prioritas, Wabup Muzamil Perintahkan Dukungan Total Aparatur Desa
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dengan menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga pemerintah desa, agar memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pendataan yang tengah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Arahan itu disampaikan Muzamil saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Sensus Ekonomi Provinsi Riau bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain membahas perkembangan pendataan, jajaran BPS juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari kondisi geografis, akses menuju sejumlah wilayah, capaian pendataan yang masih perlu ditingkatkan, hingga masih adanya masyarakat yang belum memahami tujuan pelaksanaan sensus.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan harus berperan aktif membantu petugas agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
“Pelaksanaan sensus ekonomi ini harus berhasil dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala, namun tugas kita bersama adalah mencari solusi agar target pendataan dapat tercapai,” tegas Muzamil.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Muzamil menginstruksikan perangkat daerah terkait agar segera menerbitkan surat kepada para camat, lurah, dan kepala desa. Surat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus memastikan seluruh aparatur di tingkat bawah memberikan dukungan maksimal kepada petugas sensus selama proses pendataan berlangsung.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan keterlibatan perangkat desa, RT/RW, kader masyarakat, serta unsur pendamping lainnya untuk membantu menjangkau masyarakat yang sulit ditemui maupun yang masih ragu memberikan informasi kepada petugas sensus.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pendataan dapat berlangsung lebih efektif, sehingga data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di sisi lain, Muzamil juga menekankan pentingnya penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi harus disampaikan secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa, media sosial pemerintah, maupun melalui tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah.
“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun pengurangan bantuan sosial. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat serta sinergi seluruh aparatur pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita ingin pendataan ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah maupun nasional,” tutupnya.
Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau menjelaskan bahwa selain tantangan akses wilayah, petugas juga masih menemukan adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat yang mengaitkan pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan kewajiban perpajakan maupun status penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui penguatan sosialisasi dinilai sangat penting agar masyarakat tidak ragu memberikan data yang diperlukan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti lainnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
