PPP Demokrat Ingatkan Skala Prioritas APBD-P Meranti, Program Minim Manfaat Dicoret
MERANTI – Fraksi PPP Demokrat DPRD Kepulauan Meranti meminta rasionalisasi anggaran tidak menggerus kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat. Pemeliharaan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga beasiswa diminta tetap mendapat ruang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PPP Demokrat DPRD Kepulauan Meranti Suji Hartono, S.E. mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah semakin ketat menentukan skala prioritas.
Program yang minim manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dinilai tidak perlu dipertahankan hanya untuk mengejar realisasi anggaran.
“Program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat harus mampu dihilangkan,” kata Suji Hartono saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.
PPP Demokrat menilai APBD harus disusun secara matang, terarah, proporsional, objektif dan transparan. Prinsip keadilan juga harus menjadi dasar ketika pemerintah menentukan program yang dipertahankan maupun disesuaikan dalam perubahan anggaran.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18. Angka tersebut meningkat Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.
Sementara belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp1.126.121.071.979,00. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sebesar Rp2.417.500.279,82.
Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan berada sekitar Rp2.661.967.700,82 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Di tengah kondisi tersebut, PPP Demokrat mendorong peningkatan pendapatan daerah dilakukan lebih serius. Fraksi menilai masih terdapat potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan fiskal dan mengantisipasi risiko defisit pada tahun-tahun berikutnya.
Perhatian khusus diberikan terhadap infrastruktur. Anggaran pemeliharaan jalan, jembatan beserta fasilitas pendukungnya diminta tetap dilanjutkan karena menyangkut konektivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Meranti.
PPP Demokrat menilai konektivitas memiliki posisi penting bagi daerah kepulauan. Jalan dan jembatan yang terpelihara tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Sektor kesehatan juga menjadi catatan. Fraksi meminta dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tetap dijaga, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai.
Menurut PPP Demokrat, pemenuhan fasilitas dan obat-obatan merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat.
Selain infrastruktur dan kesehatan, kelompok masyarakat yang menghadapi risiko sosial tidak boleh luput dari perubahan anggaran.
PPP Demokrat mendorong bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang bagi masyarakat rentan tetap dilanjutkan. Perhatian terutama diarahkan kepada keluarga kurang mampu, pekerja sektor informal atau harian serta masyarakat yang menghadapi risiko sosial lainnya.
Sektor pendidikan turut masuk dalam catatan. Program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa diminta terus dilanjutkan dengan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beasiswa dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia Kepulauan Meranti yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing pada masa mendatang.
PPP Demokrat juga menyoroti faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan APBD. Penempatan aparatur yang menjalankan program dan kegiatan diminta dilakukan secara terencana dan sistematis agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat menghasilkan capaian sesuai target.
Bagi fraksi tersebut, besarnya anggaran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaan program tidak didukung sumber daya manusia yang tepat.
PPP Demokrat karena itu meminta perubahan anggaran tetap berpijak pada tiga arah utama, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid Ali.
Seluruh pandangan, kritik dan masukan fraksi selanjutnya menjadi bahan pendalaman DPRD bersama pemerintah daerah sebelum Rancangan Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan pembahasan berikutnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
