PPP Demokrat Ingatkan Skala Prioritas APBD-P Meranti, Program Minim Manfaat Dicoret

MERANTI – Fraksi PPP Demokrat DPRD Kepulauan Meranti meminta rasionalisasi anggaran tidak menggerus kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat. Pemeliharaan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga beasiswa diminta tetap mendapat ruang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Juru Bicara Fraksi PPP Demokrat DPRD Kepulauan Meranti Suji Hartono, S.E. mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah semakin ketat menentukan skala prioritas.

Program yang minim manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dinilai tidak perlu dipertahankan hanya untuk mengejar realisasi anggaran.

Polisi di Meranti Ini Bikin Gebrakan, Ratusan Warga Didaftarkan Perlinsos

12 jam

“Program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat harus mampu dihilangkan,” kata Suji Hartono saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.

PPP Demokrat menilai APBD harus disusun secara matang, terarah, proporsional, objektif dan transparan. Prinsip keadilan juga harus menjadi dasar ketika pemerintah menentukan program yang dipertahankan maupun disesuaikan dalam perubahan anggaran.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18. Angka tersebut meningkat Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.

KLH Ungkap Kunci Mengatasi Sampah di Kepulauan Meranti

15 jam

Sementara belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp1.126.121.071.979,00. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sebesar Rp2.417.500.279,82.

Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan berada sekitar Rp2.661.967.700,82 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

Di tengah kondisi tersebut, PPP Demokrat mendorong peningkatan pendapatan daerah dilakukan lebih serius. Fraksi menilai masih terdapat potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan fiskal dan mengantisipasi risiko defisit pada tahun-tahun berikutnya.

Perhatian khusus diberikan terhadap infrastruktur. Anggaran pemeliharaan jalan, jembatan beserta fasilitas pendukungnya diminta tetap dilanjutkan karena menyangkut konektivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Meranti.