Pemkab Meranti Sinkronkan Data Lisdes, 102 Lokasi di Riau Jadi Sasaran Pembangunan

PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti berupaya mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah perdesaan dan kepulauan. Salah satunya melalui sinkronisasi usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PLN dan pemerintah pusat.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Rabu (16/9), itu menjadi ruang untuk memastikan usulan pembangunan listrik benar-benar menyasar wilayah yang masih membutuhkan penerangan.

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten I Setda, Tengku Arifin, S.Sos., didampingi Kabag Ekonomi. Pertemuan tersebut turut dihadiri General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto, serta jajaran PLN dan perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Polisi Sisir Kampung Bersinar di Meranti, Ada Temuan Mencurigakan di Semak Belukar

6 jam

Tengku Arifin menegaskan, Pemkab Meranti siap mendukung pemutakhiran data lokasi yang membutuhkan akses listrik. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah.

Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Tengku Arifin.

Cegah Dampak Kabut Asap, Camat Pulau Merbau Pimpin Pembagian Masker di Pelabuhan Semukut

7 jam

Sementara itu, Didik mengungkapkan, PLN mendapat penugasan membangun jaringan listrik perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau sepanjang 2026. Namun, sejumlah lokasi masih menghadapi kendala, mulai dari perizinan kawasan hutan hingga persoalan data ganda dan lokasi yang telah teraliri listrik.

“Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama,” ujar Didik.

Adapun Eri menjelaskan, pembangunan listrik akan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Daerah yang dekat dengan jaringan PLN dapat dilayani melalui perluasan jaringan distribusi. Sedangkan wilayah terpencil dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal maupun individual.

Dia juga meminta pemerintah daerah menyerahkan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.

Bagi Meranti, sinkronisasi ini menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pemerataan energi. Pemkab berharap koordinasi lintas instansi tersebut mampu mempercepat realisasi listrik bagi masyarakat di desa-desa yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai.**