Pemkab Meranti dan KPP Pratama Bengkalis Dorong Kepatuhan Pajak untuk Perkuat Penerimaan Daerah

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis sepakat memperkuat kerja sama perpajakan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbesar potensi penerimaan yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama jajaran KPP Pratama Bengkalis di ruang rapat Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (19/8/2026).

Kepala KPP Pratama Bengkalis Renni mengatakan, pihaknya membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Jasad Perempuan Muda Ditemukan di Perairan Meranti, Ada Pesan Terakhir

10 jam

Pendampingan tidak hanya menyasar aparatur pemerintah, tetapi juga berbagai kelompok yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Di antaranya bendahara pemerintah, pelaku UMKM, koperasi, hotel, restoran hingga sektor usaha lainnya.

“Kami siap berkolaborasi dan melakukan edukasi agar kepatuhan pajak dapat diketahui lebih awal,” ujar Renni.

Menurutnya, pemahaman yang baik sejak awal diharapkan dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Karena itu, sosialisasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah.

Kabut Asap Kian Mengkhawatirkan, PJJ di Meranti Berlanjut hingga Rabu

16 jam

“Kami ingin terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait perpajakan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun para pengusaha,” katanya.

Renni menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan KPP Pratama Bengkalis menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan perpajakan di lapangan. Dengan komunikasi yang lebih intensif, informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak diharapkan dapat diterima secara lebih luas.

“Kami berharap melalui koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama, pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai perpajakan dapat semakin baik. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.