Kapolres Meranti: Jangan Hanya Andalkan Hotspot untuk Deteksi Karhutla

MERANTI – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kepulauan Meranti tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Kapolres Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita meminta pengawasan langsung diperkuat hingga tingkat desa karena tidak semua titik api dapat terbaca sistem hotspot.

Hal itu disampaikan Gede setelah Forkopimda Kepulauan Meranti mengeluarkan maklumat bersama pencegahan dan penanggulangan Karhutla dalam Rakor yang dipimpin Bupati Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Rabu (2/9/2026).

“Kita harapkan dari kecamatan maupun desa dapat bersama-sama menjaga lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua pemilik lahan perlu didata sehingga ke depannya kita lebih mudah mengetahui siapa pemilik lahan tersebut,” kata Gede.

Warga Pinggir Bengkalis Jadi Tersangka, Diduga Kuasai 2,5 Hektare Kawasan Hutan

57 menit

Menurutnya, pendataan pemilik, lokasi dan luas lahan menjadi penting agar aparat dan pemerintah lebih cepat bergerak ketika muncul persoalan di lapangan.

“Di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak semua titik dapat terbaca oleh hotspot. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan teknologi. Peran masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, aparat dan seluruh elemen sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara langsung,” jelasnya.

Melalui maklumat bersama, masyarakat yang melihat api maupun kepulan asap sekecil apa pun diminta segera melapor kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala desa atau lurah, maupun Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Pesantren Siak Terungkap, Pelaku Ditangkap

2 jam

Warga bersama unsur terkait juga didorong melakukan pemadaman awal secara gotong royong sebelum api membesar. Patroli, pemantauan dan deteksi dini diminta diperkuat oleh TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, MPA, perusahaan serta masyarakat.

Bupati Asmar mengatakan Karhutla dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas pendidikan, ekonomi dan transportasi.

“Karhutla sangat merugikan masyarakat dan daerah. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama dengan tindakan yang cepat, tepat dan terkoordinasi,” katanya.

Dengan pola pengawasan yang melibatkan masyarakat hingga aparat di lapangan, Forkopimda berharap setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi Karhutla besar.**