Kapolres Meranti Ajak Pengemudi Becak di Pelabuhan Berdialog, Ini Yang Dibahas
SELATPANJANG – Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita berdialog langsung dengan para pengemudi becak di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan bertajuk Ngopi Bersame Kapolres Kep. Meranti itu, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari penataan becak dan ojek di pintu keluar pelabuhan, pengembangan pariwisata, hingga kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di Kantin Sentosa, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, tersebut menjadi ruang bagi pengemudi becak, instansi pemerintah, dan kepolisian untuk bertukar pandangan serta menyampaikan aspirasi.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala KSOP Selatpanjang Derita Adi Prasetya, Manager Pelindo Regional I Selatpanjang Bruri Sumantri, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri, perwakilan Dinas Sosial Rokhaizal, Ketua Becak Ojek Terminal Selatpanjang (BOTS) Epi, Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Saiful, Ketua PMII Kepulauan Meranti Amri Sukarles, serta perwakilan pengemudi becak dan ojek.
Gede mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Menurut dia, tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, serta membantu menjembatani persoalan warga dengan instansi terkait.
“Polri hadir sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi perlu terus kita jaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” demikian inti pesan Kapolres dalam kegiatan tersebut.
Penataan Becak di Pelabuhan Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang dibahas adalah penumpukan becak dan ojek di pintu keluar Pelabuhan Tanjung Harapan. Kondisi tersebut dinilai perlu ditata agar tidak mengganggu kelancaran penumpang yang baru tiba.
Ketua Becak Motor Wisata (BMW), Saifulizan, menyampaikan pertanyaan mengenai upaya menarik wisatawan ke Kepulauan Meranti. Dia sekaligus meminta solusi atas penumpukan becak dan ojek di kawasan pintu keluar pelabuhan.
Menanggapi hal itu, Gede mengatakan kepolisian siap menjadi fasilitator untuk mendorong koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang transportasi dan pariwisata.
Menurut dia, penataan becak membutuhkan perencanaan matang dan kesepakatan bersama. Kepentingan pengemudi perlu diperhatikan, tetapi kenyamanan pengunjung juga harus dijaga.
Dia berharap becak dapat ditata menjadi moda transportasi yang tertib dan nyaman, sekaligus memiliki ciri khas daerah. Dengan begitu, becak bisa menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat maupun wisatawan.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengatakan, penataan becak di kawasan pelabuhan akan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan sistem antrean dan pembagian giliran pelayanan yang adil. Dengan demikian, pengemudi tidak saling berebut penumpang dan dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, serta profesional.
Ketua BOTS Epi juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberi perhatian terhadap peremajaan becak. Kendaraan tersebut diharapkan terlihat lebih bersih, menarik, dan layak digunakan untuk melayani masyarakat maupun wisatawan.
Selain itu, para pengemudi mengusulkan pengadaan seragam, khususnya untuk mendukung kegiatan Perang Air sekaligus meningkatkan citra pelayanan transportasi lokal.
Mengenai tarif, Epi menjelaskan bahwa selama ini ongkos becak masih berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara pengemudi dan penumpang. Jika nantinya ditetapkan tarif standar, pembahasannya perlu melibatkan pihak terkait agar menjadi pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Perang Air hingga Peluang Usaha
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tradisi Perang Air yang menjadi salah satu daya tarik khas Kepulauan Meranti.
Dukungan berbagai pihak diharapkan membuat kegiatan tersebut berlangsung lebih meriah, aman, dan tertib, sekaligus menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung.
Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menjadi pembahasan. Gede menyampaikan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilakukan terkait pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.
Pemanfaatan ruang tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dan meningkatkan penghasilan.
Pendataan Bantuan Sosial dan Peluang Kerja
Selain transportasi dan pariwisata, Gede menyoroti pentingnya pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), terutama bagi masyarakat yang berpotensi memenuhi persyaratan bantuan pemerintah tetapi belum terdata.
Polres Kepulauan Meranti menyatakan komitmennya membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengikuti proses pendataan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya itu diharapkan mendukung proses verifikasi oleh pihak berwenang sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kapolres juga menyampaikan rencana pengembangan program Polisi Peduli Pengangguran melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.
Program tersebut diharapkan membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan perluasan akses terhadap kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan penghasilan keluarga.
Kebersihan Lingkungan Jadi Sorotan
Persoalan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Gede mengajak masyarakat menjaga kebersihan, terutama di kawasan pelabuhan, pesisir, dan laut yang menjadi bagian penting dari wajah Kepulauan Meranti.
Menurut dia, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman juga diperlukan untuk mendukung daya tarik daerah.
Dalam diskusi itu, perwakilan Dinas Sosial, Piskot Ginting, mengapresiasi perhatian terhadap persoalan sampah. Dia mengusulkan agar edukasi mengenai kebersihan lingkungan terus ditingkatkan.
Dia juga menilai perlunya regulasi yang disosialisasikan secara luas, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta penerapan ketentuan yang berlaku untuk mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya ke laut.
Rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang tengah menjadi perhatian pemerintah daerah diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut perlu diiringi perubahan perilaku dan partisipasi aktif masyarakat.
Melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sosialisasi, menggerakkan kegiatan gotong royong, serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan agar komunikasi dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, organisasi becak, dan masyarakat terus ditingkatkan.
Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait penataan becak, pengelolaan sampah, pendataan perlindungan sosial, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peluang usaha masyarakat. **
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
