HPN 2027 di Lampung Disiapkan Lebih Inklusif, PWI Buka Ruang Kolaborasi
JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung diarahkan menjadi momentum yang lebih terbuka bagi seluruh elemen pers Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara HPN, namun membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan PWI dengan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan HPN sekaligus wacana pembaruan tata kelolanya.
PWI menyampaikan pendapat hukum resmi yang memuat penjelasan mengenai sejarah, landasan hukum dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan, keberadaan PWI memiliki hubungan historis langsung dengan lahirnya HPN.
Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai HPN karena bertepatan dengan lahirnya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Gagasan tersebut kemudian berkembang melalui Kongres PWI di Padang pada 1978 hingga akhirnya ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.
Menurut Munir, selama hampir empat dekade PWI telah menjalankan penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi dan perusahaan pers, perguruan tinggi, dunia usaha hingga masyarakat.
Karena itu, PWI berpandangan kontinuitas tersebut tetap perlu dijaga. Di sisi lain, organisasi ini tidak menutup pintu terhadap pembaruan tata kelola maupun keterlibatan organisasi pers lainnya.
“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.
Dalam pertemuan itu, Dewan Pers mendorong agar HPN 2027 yang tetap berada di bawah tanggung jawab PWI dapat dikemas lebih inklusif dan mengakomodasi konstituen Dewan Pers lainnya.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas, sementara sejumlah anggota Dewan Pers juga menyampaikan pandangan serupa.
Akhmad Munir menyambut positif masukan tersebut. Bagi PWI, keterlibatan organisasi pers lain justru dapat memperkuat posisi HPN sebagai agenda nasional.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.
PWI menyatakan siap memperluas keterlibatan konstituen Dewan Pers, mulai dari kepanitiaan, penyusunan agenda hingga rangkaian kegiatan HPN 2027 di Lampung.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi titik temu bahwa sejarah HPN tetap perlu dihormati, sementara penyelenggaraannya dapat terus berkembang menjadi lebih terbuka, kolaboratif dan mewakili keberagaman ekosistem pers nasional.
“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Akhmad Munir.
PWI berharap HPN 2027 di Lampung bukan hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi juga ruang bertemunya seluruh kekuatan pers Indonesia dalam semangat persatuan dan kolaborasi.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
