Golkar Bawa Persoalan Jalan dan Listrik ke Pembahasan APBD-P Meranti 2026
MERANTI – Persoalan jalan hingga listrik yang belakangan dikeluhkan masyarakat ikut dibawa Fraksi Golkar DPRD Kepulauan Meranti ke pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi berlambang pohon beringin itu meminta anggaran perubahan tidak sekadar mengejar serapan. Pembangunan harus menyentuh kebutuhan warga dan tersebar secara adil di seluruh kecamatan.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kepulauan Meranti Elvira Nindia Fradista, S.H. mengatakan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat,” kata Elvira saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.
Golkar menegaskan pembangunan tidak boleh terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap kecamatan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan skala prioritasnya.
Selain jalan, persoalan kelistrikan ikut mendapat sorotan. Pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian karena pasokan energi berkaitan dengan aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi.
Sektor pendidikan juga masuk dalam catatan Golkar. Peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
Di tengah berbagai kebutuhan tersebut, Golkar mendorong Pemkab Kepulauan Meranti terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu dinilai penting untuk memperbesar kemandirian fiskal dan kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18 atau meningkat Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.
Sementara belanja daerah berada di kisaran Rp1,126 triliun. Golkar meminta penyerapan anggaran tersebut tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi mampu memberikan stimulus terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi Golkar menilai Perubahan APBD merupakan kesempatan untuk menyesuaikan kembali program dengan kebutuhan aktual daerah. Karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan dan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan belanja.
Waktu pelaksanaan anggaran juga menjadi perhatian. Dengan sisa tahun anggaran yang semakin pendek, pemerintah diminta segera menyiapkan program prioritas agar kegiatan yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan secara maksimal.
Golkar menggesa pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2026 segera dituntaskan sehingga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak ikut tertunda.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
