Erry Gading Minta PT Pelindo dan PT Bumi Meranti Samakan Persepsi
MERANTI – Belum tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mandeknya proses kerja sama yang telah lama dibahas itu dinilai berpotensi menghambat peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengurangi kesempatan BUMD untuk berkembang melalui kemitraan strategis dengan BUMN.
Di tengah harapan masyarakat agar kerja sama tersebut segera terealisasi, berbagai kalangan mulai mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan komunikasi dan mencari titik temu. Sinergi antara PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan nasional dan PT Bumi Meranti sebagai Badan Usaha Milik Daerah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan jasa kepelabuhanan yang lebih profesional serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Persoalan ini kembali mengemuka setelah sebelumnya PT Pelindo mengusulkan penyesuaian tarif boarding pass di Pelabuhan Selatpanjang. Ketika itu, pihak Pelindo melakukan berbagai komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD untuk memaparkan rencana tersebut, termasuk potensi kontribusi terhadap peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah apabila kerja sama dapat berjalan sesuai kesepakatan.
Namun hingga kini, PKS yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua perusahaan pelat merah itu belum juga terealisasi. Kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat yang berharap polemik tersebut segera diselesaikan.
Tokoh pemuda Kepulauan Meranti, Hery Saputra, SH atau yang lebih dikenal dengan sapaan Erry Gading, menilai sudah waktunya PT Pelindo dan PT Bumi Meranti menyamakan persepsi demi kepentingan yang lebih besar, yakni kemajuan daerah.
Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai substansi kerja sama tersebut.
“Simpang siur informasi juga harus segera diluruskan. Artinya harus ada sikap yang jelas dari dua lembaga ini mengenai hak dan kewajiban antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti, supaya kerja sama ini segera berjalan dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Erry mengatakan, tertundanya kesepakatan bukan hanya berpengaruh terhadap kedua perusahaan, tetapi juga dapat menghambat peluang daerah memperoleh manfaat ekonomi dari sektor kepelabuhanan.
Menurut mantan birokrat itu, sebagai perusahaan milik negara, PT Pelindo tentu memiliki standar dan pertimbangan bisnis dalam menentukan mitra kerja sama. Di sisi lain, PT Bumi Meranti juga perlu menunjukkan kesiapan sebagai BUMD yang mampu menjalankan usaha secara profesional dan akuntabel.
“Kalau tidak ada kesepakatan tentu akan merugikan salah satu pihak. Jika melihat hitung-hitungan bisnis, PT Pelindo juga pasti memiliki pertimbangan terhadap kemampuan dasar PT Bumi Meranti. Sebagai BUMN, PT Pelindo memiliki peran strategis menjadi mitra yang mampu mendorong BUMD agar semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.
Ia menambahkan, PT Bumi Meranti dibentuk sebagai instrumen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengelola potensi usaha daerah dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Karena itu, kemitraan dengan PT Pelindo diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas perusahaan daerah sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas.
Di sisi lain, PT Pelindo memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui BUMD diyakini dapat memperkuat tata kelola pelabuhan, meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, serta menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Erry optimistis seluruh persoalan dapat diselesaikan apabila kedua belah pihak memiliki komitmen yang sama.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang ada kesamaan pandangan dan satu tujuan. Lebih cepat tentu akan lebih baik,” tegasnya.
Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD, kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan untuk ikut mendorong lahirnya komunikasi yang konstruktif apabila diperlukan.
Menurutnya, kepentingan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan masing-masing institusi sehingga peluang kerja sama yang telah lama dirintis tidak kembali tertunda.
“Persoalan ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Saya rasa sudah saatnya kita bergandeng tangan antara pemerintah kabupaten, lembaga legislatif, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan daerah. Bila perlu kita fasilitasi pertemuan ini untuk melihat keseriusan para pihak merealisasikan PKS tersebut. Siapa yang lebih serius, segala sesuatunya akan terlihat,” ungkapnya.
Sebagai pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Erry berharap seluruh pihak mengedepankan semangat kolaborasi dan mengesampingkan ego sektoral agar peluang kerja sama strategis tidak hilang begitu saja.
“Jangan sampai gara-gara keegoan masing-masing, kesempatan menjadi mitra strategis antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti hanya menjadi ibarat pungguk merindukan bulan,” pungkasnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
