Defisit APBD-P Meranti Rp2,41 Miliar, Gerindra Warning Risiko Tunda Bayar
MERANTI – Fraksi Gerindra DPRD Kepulauan Meranti mengingatkan pemerintah lebih selektif membelanjakan anggaran pada sisa 2026. Risiko tunda bayar menjadi salah satu sorotan di tengah waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa kurang dari tiga bulan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Mulyono, S.E., M.I.Kom. mengatakan penyampaian Ranperda APBD-P dinilai terlambat sehingga waktu untuk mendalami, menganalisis dan membahas anggaran semakin terbatas.
Berdasarkan postur yang dicermati Gerindra, pendapatan daerah berada sekitar Rp1.123.703.571.669,19, sementara belanja daerah mencapai Rp1.126.121.071.979.
Penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp2.661.967.700,82 yang bersumber dari SiLPA APBD 2025. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan disebut sebesar Rp244.467.471.
Dengan postur tersebut, Gerindra mencatat defisit APBD-P sebesar Rp2.417.500.279,82.
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun 2026 lebih selektif dengan memperhatikan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” kata Mulyono dalam paripurna DPRD, Minggu (27/9/2026) malam.
Gerindra menilai defisit formal tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Namun fraksi itu mengingatkan adanya risiko kewajiban fiskal yang lebih besar dan menyebut defisit riil terbuka dapat mencapai lebih dari Rp120 miliar apabila beban yang harus diselesaikan turut diperhitungkan.
Gerindra juga mencatat adanya kenaikan transfer keuangan daerah sekitar Rp47 miliar. Dana Bagi Hasil (DBH) disebut naik lebih dari Rp22 miliar atau 33,19 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah lebih dari Rp25 miliar atau 4,67 persen.
Kenaikan tersebut diharapkan memperluas ruang fiskal Meranti.
Sorotan lain diarahkan kepada BLUD RSUD. Gerindra menyebut target pendapatan BLUD RSUD turun sekitar Rp42 miliar dibandingkan realisasi pendapatan 2025 yang mencapai lebih dari Rp48 miliar. Target pendapatan BLUD Puskesmas juga disebut turun lebih dari Rp1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Gerindra meminta pengelolaan BLUD dievaluasi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan operasional layanan kesehatan.
Anggaran guru di bawah Kementerian Agama dan program beasiswa juga diminta tetap tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan pandangan fraksi menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD-P.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
