7 Rumah di Kuala Enok Rusak Berat Akibat Abrasi

TANAH MERAH – Tujuh rumah di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mengalami rusak berat akibat abrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Bupati Inhil H. Herman, SE., MT., turun langsung meninjau lokasi bencana, Senin (20/7/2026), sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan menyambangi warga terdampak di Jalan Nirwana, RT 003/RW 004, Kelurahan Kuala Enok.

Kaur Desa di Bengkalis Jadi Tersangka, Kasus Karhutla Merembet Dugaan Kuasai Hutan

2 menit

Berdasarkan data pemerintah daerah, abrasi mengakibatkan tujuh rumah rusak berat di Kelurahan Kuala Enok yang dihuni 25 jiwa dari delapan kepala keluarga.

Sementara itu, di Desa Sungai Nyiur, abrasi juga menyebabkan enam rumah mengalami rusak berat yang dihuni 17 jiwa dari sembilan kepala keluarga. Bencana tersebut turut merusak lima fasilitas umum.

Pemerintah Kabupaten Inhil menyalurkan bantuan berupa uang tunai, makanan siap saji, perlengkapan rumah tangga, hingga dokumen administrasi kependudukan kepada warga terdampak. Bantuan berasal dari Pemkab Inhil, Baznas, serta dukungan berbagai pihak.

300 Ribu Kelapa Rusak, 9 Tahun Petani Inhil Menanti Kepastian

31 menit

Di hadapan warga, Bupati Herman menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan dan penanganan bagi masyarakat terdampak.

“Bantuan yang kami serahkan hari ini merupakan bantuan darurat untuk meringankan beban masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan mengusulkan sejumlah wilayah yang rawan abrasi dan bencana lainnya kepada pemerintah pusat agar dapat ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Dengan demikian, langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan lebih dini dan lebih komprehensif,” ujarnya.

Bupati Herman juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk terus berkoordinasi dalam penanganan pascabencana, mulai dari pendataan kerusakan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyusunan langkah-langkah mitigasi guna meminimalkan dampak bencana serupa di masa mendatang. (mc/ppos)