Wabup Muzamil Bidik Program Perbatasan, Infrastruktur Jadi Prioritas
MERANTI – Kawasan perbatasan Kepulauan Meranti kembali menjadi perhatian Pemkab Meranti. Pemerintah daerah mulai mematangkan program pembangunan yang akan diusulkan dalam Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027-2029, dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas sebagai salah satu prioritas.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menegaskan posisi Meranti sebagai daerah perbatasan harus dimanfaatkan untuk membuka akses dukungan pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan PKPN 2027-2029 di Aula Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Senin (14/9).
Muzamil meminta usulan program perbatasan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki lokasi, sasaran dan kebutuhan yang jelas sehingga mudah diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan anggaran.
“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama kawasan perbatasan. Konektivitas yang belum optimal berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
‘Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, Muzamil meminta OPD menyusun program perbatasan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Intervensi pembangunan juga harus dievaluasi untuk memastikan anggaran yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Muzamil juga mendorong OPD menangkap peluang program pemerintah pusat untuk kawasan perbatasan. Salah satunya dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencapai 967 unit untuk Kepulauan Meranti.
Di sisi lain, ia meminta seluruh OPD menghilangkan ego sektoral agar usulan PKPN dapat disusun secara terpadu dan memiliki daya ungkit lebih besar.
“Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD,” ucapnya.
Keterbatasan fiskal daerah, lanjut Muzamil, membuat strategi menarik dukungan dari pusat dan provinsi semakin penting. APBD harus menjadi pengungkit untuk memperbesar pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan.
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil.
Ia berharap hasil rakor menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar penetapan prioritas program perbatasan Meranti untuk periode 2027–2029.
“Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat,” pungkasnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
