Sejumlah Jabatan Strategis Berubah, Pemkab Meranti Geser Pejabat Lewat Manajemen Talenta

MERANTI – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membawa perubahan pada sejumlah jabatan strategis. Pergeseran tersebut dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta serta pertimbangan kebutuhan organisasi.

Salah satu perubahan terjadi pada Dr. Abu Hanifah, M.Pd. yang sebelumnya menjabat Kepala Bapedalitbang. Ia kini ditempatkan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Meranti. Sementara jabatan Kepala Bapedalitbang untuk sementara dijalankan oleh Sakinul Wadi selaku sekretaris.

Perubahan lainnya menyentuh Ifwandi, SP. Dari sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ia bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Suardi, M.Pd.

Warga Tanjung Bunga Dilatih Bikin Amplang Udang, Peluang Cuan Terbuka

6 jam

Kemudian Tunjiarto, M.Pd. yang sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat amanah baru sebagai Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti. Jabatan tersebut kosong setelah pejabat sebelumnya, Eri Suhairi, memasuki masa pensiun. Untuk posisi Kepala Disdikbud, sementara dijalankan Raja Yusran selaku sekretaris.

Sementara Atan, M.Pd. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berpindah menjadi Asisten Administrasi Umum. Jabatan tersebut sebelumnya kosong setelah pejabat lama, Mahadi, memasuki masa pensiun.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan, perubahan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi diarahkan untuk memperkuat organisasi pemerintahan.

Pembangunan Jembatan Suak Nipah Meranti Tak Bisa Sembarangan, Ini Kendalanya

9 jam

“Penempatan para pejabat telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing,” tegas Asmar.

Menurutnya, penyegaran diperlukan agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal. Karena itu, pejabat yang menerima amanah baru diminta segera memahami persoalan di unit kerja masing-masing dan memastikan program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Penataan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan jabatan yang kosong dapat segera diisi sesuai kebutuhan organisasi.**