PKS Pelabuhan Tanjung Harapan Masih Menggantung, Karang Taruna Desak Pelindo Beri Kepastian demi PAD Meranti
MERANTI – Mandeknya proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PT Pelindo terkait pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti, Een Marfizas, S.Sos., yang meminta agar proses tersebut segera memperoleh kepastian.
Menurut Een, kerja sama tersebut bukan sekadar urusan bisnis antara dua lembaga, tetapi juga menyangkut kepentingan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pelabuhan.
Ia menilai langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BUMD PT Bumi Meranti patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan menghadirkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BUMD PT Bumi Meranti yang terus berupaya membangun kerja sama ini. Ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghadirkan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat lokal,” ujar Een Marfizas, Rabu (8/7/2026).
Meski demikian, ia juga memahami bahwa PT Pelindo sebagai perusahaan milik negara memiliki mekanisme dan prosedur internal yang harus dijalankan. Namun menurutnya, proses pembahasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan sudah seharusnya menghasilkan kepastian agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Semangat kolaborasi harus diwujudkan melalui langkah yang nyata. Jika memang masih ada persyaratan investasi, skema pembagian hasil atau regulasi internal Pelindo yang harus dipenuhi, sebaiknya disampaikan secara terbuka. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” tegasnya.
Een berharap manajemen PT Pelindo memberikan perhatian terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BUMD PT Bumi Meranti. Menurutnya, sebagai daerah yang menjadi lokasi operasional pelabuhan, Kepulauan Meranti layak memperoleh manfaat yang sebanding dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di Pelabuhan Tanjung Harapan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang baik sehingga proses kerja sama dapat segera dirampungkan.
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
