Pemkab Meranti dan KPP Pratama Bengkalis Dorong Kepatuhan Pajak untuk Perkuat Penerimaan Daerah
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis sepakat memperkuat kerja sama perpajakan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbesar potensi penerimaan yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama jajaran KPP Pratama Bengkalis di ruang rapat Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (19/8/2026).
Kepala KPP Pratama Bengkalis Renni mengatakan, pihaknya membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
Pendampingan tidak hanya menyasar aparatur pemerintah, tetapi juga berbagai kelompok yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Di antaranya bendahara pemerintah, pelaku UMKM, koperasi, hotel, restoran hingga sektor usaha lainnya.
“Kami siap berkolaborasi dan melakukan edukasi agar kepatuhan pajak dapat diketahui lebih awal,” ujar Renni.
Menurutnya, pemahaman yang baik sejak awal diharapkan dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Karena itu, sosialisasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Kami ingin terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait perpajakan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun para pengusaha,” katanya.
Renni menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan KPP Pratama Bengkalis menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan perpajakan di lapangan. Dengan komunikasi yang lebih intensif, informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak diharapkan dapat diterima secara lebih luas.
“Kami berharap melalui koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama, pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai perpajakan dapat semakin baik. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyambut baik langkah tersebut. Ia meminta edukasi perpajakan tidak dilakukan dengan pendekatan yang kaku, melainkan secara humanis dan menyesuaikan dengan karakter serta kultur masyarakat Meranti.
Asmar juga meminta sosialisasi tidak berhenti pada sektor usaha yang selama ini sudah menjadi sasaran, tetapi diperluas ke sektor-sektor potensial yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Beberapa di antaranya adalah usaha sarang burung walet, kilang sagu, serta sektor usaha dan pertambangan lainnya.
“Masalah pajak, mari kita selesaikan bersama. Kita angkat PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Asmar.
Menurut Asmar, penerimaan yang optimal menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan menangani berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ia juga berharap KPP Pratama Bengkalis dapat membantu memfasilitasi sekaligus memperjuangkan hak-hak daerah, terutama penerimaan dari sektor-sektor penghasil dan pembagian hasil yang berkaitan dengan karakteristik Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan.
“Pajak sangat penting bagi Meranti. Dengan kerja sama yang baik, kita berharap penerimaan daerah semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Asmar turut menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan kontribusi KPP Pratama Bengkalis selama ini dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mengapresiasi kinerja KPP Pratama Bengkalis yang selama ini telah memberikan pelayanan dan kontribusi dalam pembangunan daerah. Semoga ke depan kinerja dan kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan, serta koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan KPP Pratama Bengkalis tetap terjaga dengan baik,” ujar Asmar.
Ia menambahkan, penguatan sektor perpajakan tidak semata-mata mengejar penerimaan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai alasan dan manfaat memenuhi kewajiban perpajakan.
“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami kewajiban perpajakan. Pemerintah daerah tentu siap mendukung upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan di tengah masyarakat,” tambahnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
