Usai Asmar Tata Ulang Birokrasi, Empat Kursi Kepala OPD Meranti Masih Dijabat Plt
MERANTI – Penataan birokrasi kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 42 pejabat mendapat penugasan baru melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar Kamis (20/8/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti itu mencakup tiga pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 20 pejabat administrator atau eselon III, serta 19 pejabat pengawas atau eselon IV.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyebut perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menata kembali birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur.
“Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Asmar.
Ia juga meminta pejabat yang baru mendapat tugas tidak berlama-lama dalam proses penyesuaian. Koordinasi lintas bidang dan kerja sama antar-OPD dinilai penting agar perubahan jabatan tidak mengganggu pelayanan publik.
“Saya berharap saudara-saudara segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, membangun kerja sama yang baik, serta menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Menurut Asmar, penataan aparatur tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun, perubahan maupun penambahan nomenklatur, serta bagian dari pembinaan ASN.
Namun, rotasi 42 pejabat tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kekosongan pimpinan OPD. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bhakaruddin, mengatakan masih ada empat OPD yang belum memiliki kepala definitif.
“Untuk empat OPD itu memang belum ada kepala definitif. Saat ini masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) sementara satu OPD lagi akan memasuki masa pensiun dan harus diisi,” ujar Bhakaruddin, Kamis (20/8/2026) usai pelantikan pejabat.
Empat posisi tersebut berada di Bappeda Litbang, Disdikbud, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, serta Diskominfotiksan Kepulauan Meranti.
Kekosongan itu muncul setelah adanya pergeseran pejabat dalam pelantikan kali ini. Abu Hanifah yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda kini menempati posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sementara Tundjiarto yang sebelumnya memimpin Disdikbud mendapat tugas baru sebagai Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti. Di sisi lain, jabatan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja serta Diskominfotiksan masih menunggu pengisian pejabat definitif.
Bhakaruddin memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan meski sejumlah OPD masih dipimpin Plt. Pengisian jabatan definitif akan dilakukan sesuai mekanisme dan kebutuhan organisasi.
Selain empat jabatan tersebut, Pemkab Meranti juga harus menyiapkan pengganti Kepala DPMPTSP H. Suardi yang dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 September 2026.
Artinya, terdapat lima posisi pimpinan OPD yang menjadi perhatian berikutnya, yakni empat jabatan yang masih kosong secara definitif dan satu posisi yang akan ditinggalkan karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
Bagi Asmar, perubahan jabatan tidak boleh berhenti pada pergantian nama di struktur organisasi. Ia meminta kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat baru dibuktikan melalui kinerja dan hasil kerja yang nyata bagi masyarakat.
Penataan birokrasi pun kini berlanjut pada tahap berikutnya: memastikan kursi-kursi pimpinan OPD yang masih kosong segera terisi dengan figur yang mampu menjalankan tugas dan membawa pelayanan publik tetap berjalan optimal.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
