Tak Main-main Soal SOP, Dapur SPPG di Meranti Bisa Ditutup Jika Abaikan Standar Kesehatan
MERANTI – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mendapat pengawasan lebih ketat. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung mengecek sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan perhatian khusus pada kebersihan dan sistem pengolahan limbah.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti sekaligus Ketua Satgas MBG, Muzamil Baharudin, bersama Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han., melakukan peninjauan langsung ke beberapa dapur SPPG, Selasa (11/8/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar memastikan kegiatan memasak dan pendistribusian makanan berjalan. Tim juga memeriksa sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat.
Kebersihan ruang produksi, area penyajian hingga lingkungan sekitar dapur menjadi perhatian. Begitu pula dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai penting untuk memastikan aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Muzamil mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi sekaligus tindak lanjut terhadap kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Saya bersama Satgas dan Bu Korwil hari ini mengunjungi beberapa dapur yang sedang melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang harus ditingkatkan,” ujar Muzamil.
Ia menegaskan, kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Proses pengolahan yang higienis serta kondisi dapur yang memenuhi standar juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, persoalan kebersihan menjadi salah satu catatan utama dalam peninjauan tersebut. Pengelola diminta memastikan seluruh bagian dapur berada dalam kondisi bersih dan layak digunakan untuk proses produksi makanan dalam jumlah besar.
Selain kebersihan, keberadaan dan fungsi IPAL juga menjadi sorotan. Pengelola SPPG diminta memastikan sistem pengolahan limbah berjalan sebagaimana mestinya sehingga limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur dapat ditangani dengan baik.
Meski menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki, Muzamil menyebut pelaksanaan MBG di Meranti secara umum masih berjalan baik.
“Secara keseluruhan sampai hari ini semua berjalan dengan baik, namun memang perlu ada beberapa catatan untuk perbaikan ke depannya. Kami, terutama Satgas dan Korwil, tentu berupaya terus supaya program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada persoalan, dan pemenuhan gizi terhadap masyarakat kita, terutama anak sekolah, ibu menyusui, dan ibu hamil dapat terpenuhi,” tegas Muzamil.
Namun, di balik evaluasi tersebut, Muzamil memberikan peringatan kepada seluruh mitra pengelola SPPG agar tidak menganggap remeh aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberlangsungan dapur tidak boleh mengorbankan standar kesehatan dan keamanan pangan.
Terlebih, Kepala BGN yang baru, Sudariono, telah memberikan instruksi agar pelaksanaan program MBG benar-benar mengikuti SOP. Dapur yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai tindakan tegas, termasuk penghentian operasional hingga penutupan.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pengawasan terhadap SPPG tidak hanya bersifat administratif. Pemerintah ingin memastikan makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat benar-benar diproduksi melalui proses yang aman dan sesuai standar.
Sementara itu, Korwil BGN MBG Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han., mengatakan pihaknya akan memperketat pemantauan terhadap dapur-dapur SPPG, terutama terhadap sejumlah catatan yang ditemukan dalam kunjungan tersebut.
Ia juga mengapresiasi langkah Satgas MBG dan pemerintah daerah yang turun langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait operasional dapur SPPG.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Satgas dan tim Satgas Kepulauan Meranti atas kunjungannya untuk menindaklanjuti pengaduan di beberapa dapur SPPG. Untuk tindak lanjutnya, kami akan melakukan pemantauan ketat. Bagi yang tidak melaksanakan ketentuan, kami minta agar segera melakukan renovasi dan perbaikan pada poin-poin yang sudah menjadi catatan dari Satgas dan pemerintah,” kata Suryani.
Menurutnya, setiap catatan yang ditemukan di lapangan harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu tujuan utama program MBG. Pengelola juga diminta tidak menunggu sampai persoalan menjadi lebih besar sebelum melakukan pembenahan.
Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama BGN ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Sebab, program tersebut menyasar kelompok yang membutuhkan asupan gizi, terutama anak-anak sekolah, ibu menyusui dan ibu hamil.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, setiap dapur SPPG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi target distribusi makanan, tetapi juga menjamin makanan yang diproduksi aman, higienis, bergizi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Bagi pengelola SPPG, pesan pemerintah kini jelas, SOP bukan sekadar aturan di atas kertas. Jika standar kesehatan dan keamanan diabaikan, operasional dapur bisa dihentikan.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
