Di Tengah Tantangan Kepulauan, Meranti Percepat SPPG untuk Wilayah 3T
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah menilai percepatan tersebut penting mengingat masyarakat di kawasan 3T merupakan kelompok yang sangat membutuhkan akses terhadap program pemenuhan gizi.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026).
Kunjungan BPKP tersebut turut dimanfaatkan untuk melihat langsung perkembangan kesiapan sejumlah SPPG yang akan mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Kepulauan Meranti.
Dalam kegiatan tersebut, tim BPKP Provinsi Riau bersama Koordinator Wilayah (Korwil) dan pihak SPPG meninjau sejumlah fasilitas yang telah dibangun. Secara umum, kondisi fasilitas dinilai cukup memadai, namun masih terdapat beberapa bagian yang harus diselesaikan.
“Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Hasil peninjauan BPKP juga menghasilkan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak pengelola. Selain aspek pembangunan, kesesuaian pembiayaan serta kelengkapan fasilitas pendukung menjadi bagian yang turut diperiksa.
BPKP menemukan adanya fasilitas SPPG yang belum dilengkapi IPAL. Selain itu, komponen harga atau pembiayaan SPPG juga diminta menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan BGN.
“Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.
Muzamil mengatakan Pemkab Meranti tidak tinggal diam terhadap berbagai catatan tersebut. Koordinasi dengan mitra dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan SPPG dapat dipenuhi, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas pendukung di dalam bangunan.
“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.
Menurut Muzamil, tantangan penyediaan SPPG di wilayah 3T tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas pihak agar setiap kendala dapat diselesaikan tanpa menghambat pelaksanaan program.
Ia juga meminta dukungan dalam menyelesaikan persoalan mekanisme pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan SPPG 3T.
“Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Muzamil menegaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah 3T harus menjadi prioritas. Menurutnya, keterbatasan akses di kawasan tersebut justru membuat kebutuhan terhadap pelayanan pemenuhan gizi semakin besar.
“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkab Meranti akan menindaklanjuti hasil peninjauan BPKP dan mempercepat penyelesaian berbagai kekurangan yang masih ditemukan. Pemerintah daerah berharap seluruh fasilitas dapat segera dinyatakan siap sehingga program pemenuhan gizi dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti,” pungkasnya.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
