BPKP Soroti SPPG 3T Meranti, Ada yang Belum Punya IPAL
MERANTI – Persiapan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.
Tim BPKP melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas SPPG yang tengah dipersiapkan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan sarana pendukung program pemenuhan gizi telah tersedia dan dapat digunakan sesuai ketentuan.
Kegiatan itu berlangsung bersamaan dengan kunjungan BPKP Provinsi Riau ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026). Tim BPKP turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) serta pihak SPPG.
Dari pemeriksaan awal, sejumlah bangunan dan fasilitas yang telah disiapkan dinilai cukup memadai. Meski demikian, masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan sebelum SPPG dapat beroperasi secara maksimal.
“Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Selain melihat kondisi fisik, BPKP juga memberikan perhatian terhadap aspek pembiayaan dan kelengkapan fasilitas pendukung. Kesesuaian harga atau komponen pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan agar mengacu pada ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak hanya itu, hasil peninjauan juga menemukan adanya fasilitas SPPG yang belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi tersebut menjadi catatan yang harus segera diperbaiki oleh pihak terkait.
“Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.
BPKP menyatakan hasil peninjauan tersebut masih akan didalami lebih lanjut. Catatan yang ditemukan di lapangan nantinya menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan kesiapan SPPG sebelum program dijalankan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyelesaian SPPG, khususnya yang berada di wilayah 3T.
Menurutnya, Pemkab tidak hanya memperhatikan kesiapan bangunan, tetapi juga melakukan penghitungan terhadap kebutuhan infrastruktur dan kelengkapan yang diperlukan dalam operasional SPPG.
“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.
Ia menjelaskan, kawasan 3T memiliki kebutuhan yang besar terhadap program pemenuhan gizi. Kondisi geografis Meranti yang merupakan wilayah kepulauan membuat percepatan pembangunan dan penyediaan fasilitas membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.
Pemkab Meranti juga meminta dukungan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran agar pelaksanaan program di wilayah 3T tetap dapat berjalan.
“Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Muzamil menekankan bahwa masyarakat di wilayah 3T seharusnya menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian utama dalam program pemenuhan gizi.
“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.
Pemerintah daerah memastikan seluruh catatan yang disampaikan BPKP akan ditindaklanjuti. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat kesiapan SPPG sekaligus memastikan fasilitas yang tersedia memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti,” pungkas Muzamil.**
Ikuti WhatsApp Channel Pesisir Pos Untuk Update Berita Terbaru Setiap Hari
