BPKP Datang ke Meranti, Kesiapan SPPG 3T Jadi Sorotan

MERANTI – Upaya mempercepat pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kesiapan sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu perhatian utama agar program tersebut dapat segera berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu mengemuka saat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peninjauan terhadap kesiapan sejumlah SPPG yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, terutama di kawasan 3T yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan yang lebih kompleks.

Warga Tanjung Bunga Dilatih Bikin Amplang Udang, Peluang Cuan Terbuka

3 jam

Dalam peninjauan itu, tim BPKP Provinsi Riau turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) dan pihak SPPG. Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, fasilitas yang telah dibangun secara umum dinilai cukup memadai. Namun, masih ditemukan sejumlah bagian yang perlu diselesaikan sebelum seluruh fasilitas dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.

BPKP selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap hasil peninjauan tersebut. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesiapan fasilitas hingga kesesuaian komponen pembiayaan agar pelaksanaan SPPG tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan Jembatan Suak Nipah Meranti Tak Bisa Sembarangan, Ini Kendalanya

6 jam

Salah satu catatan yang disoroti berkaitan dengan kesesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, terdapat fasilitas SPPG yang diketahui belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.

Pemkab Kepulauan Meranti memastikan catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Pemerintah daerah juga terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan SPPG agar kebutuhan fasilitas maupun infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap.

Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengatakan, perhatian terhadap SPPG 3T tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan pendukung di dalamnya tersedia dan siap digunakan.

“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.

Menurut Muzamil, keberadaan SPPG di wilayah 3T memiliki arti penting karena masyarakat di kawasan tersebut justru membutuhkan akses program pemenuhan gizi secara lebih optimal. Kondisi Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat penyediaan sarana pelayanan.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih muncul, termasuk persoalan mekanisme pembayaran serta kelengkapan fasilitas pendukung.

“Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.

Muzamil menilai pelaksanaan program di kawasan 3T tidak boleh tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Menurutnya, keterbatasan akses justru menjadi alasan agar pelayanan pemenuhan gizi di kawasan tersebut mendapat perhatian lebih besar.

“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.

Pemkab Meranti selanjutnya akan menindaklanjuti hasil peninjauan bersama BPKP, termasuk melengkapi fasilitas yang masih kurang serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti,” pungkasnya.**